Tol Bocimi Perlu Dipercepat

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap adanya komitmen bersama antar kepala daerah untuk menangangi permasalahan pembebasan lahan pada proyek Jalan Tol Bogor-Cianjur-Sukabumi  (Bocimi). Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya dilalui Jalan Tol Bocimi harus mempersiapkan rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten/kota dengan baik sebagai penunjangnya. Deddy menilai, lambannya pembangunan infrastruktur di Jabar masih jadi masalah utama terutama dalam dipembebasan lahan. Dia berpandangan hal itu terjadi lantaran pemerintah daerah belum sepenuhnya siap baik secara teknis dan ketersediaan anggaran. ”Ada proyek yang memerlukan waktu hingga puluhan tahun untuk menuntaskannya. Ini kan menjadi perytanyaan,” jelas Dedddy ketika ditemui usai acara Sukabumi Summit 2016 dalam mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Koridor Bogor-Sukabumi-Cianjur Bandung di Hotel Horison, kemarin (15/12) Deddy mencontohkan beberapa proyek strategis yang penyelesaiannya memerlukan waktu lama diantaranya pembangunan waduk Jatigede, Tol Cisumdawu dan lainnya. Sedangkan untuk tol Bocimi sendiri juga sebetulnya sudah 25 tahun direncanakannya. ”Jadi permasalahannya adalah sistem dan koordinasi serta ketersediaan anggaran,” ucap dia. Dia mengungkapkan saat ini untuk pembebasan lahan sesi I baru mencapai  95 persen, sedangkan untuk kontruksinya baru 14,5 persen hal ini terkendala karena adanya lahan-lahan milik warga yang masih dalam sengketa atau kembali dikuasai padahal sudah dibebaskan, terlebih disitu juga ada tanah wakaf. Deddy berpendapat, untuk mesiasati keterbatasan anggaran ini diperlukan kerjasama dengan pihak swasta yang mau berinvestasi dalam pembangunannya disamping melakukan lobi-lobi ketingkat pusat. Selain itu, jalan keluar lainnya adala harus berinovasi dengan melakukan pembiayaan secara mandiri seperti gagasan Pemprov Jabar yang akan mengeluarkan obligasi untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Deddy menambhkan, dalam pembangunan infrastruktur seharusnya pemerintah pusat memberikan porsi lebih kepada Pemprov Jabar, sebab bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat kebutuhan infrastruktur baru merupakan suatu keniscayaan. ”Jabar itu penduduknya 64 juta jiwa lebih, dan tiap tahunnya pasti bertambah. Ini yang harus kita pikirkan,” pungkas dia. Di tempat sama Wali Kota Bogor Bima Arya menilai adanya Tol Bocimi, Kota Bogor akan mendapat keuntungan besar sehingga dalam pelaksanaannya butuh percepatan. Dirinya menilai, sebagai perbandingan pasca-reaktivasi jalur rel kereta api tujuan Bogor-Sukabumi pergerakan ekonomi Kota Hujan ini merangkak naik. Salah satu contohnya adalah banyaknya warga Sukabumi yang berkunjung ke Kota Bogor untuk berbelanja atau sekadar menghabiskan waktunya di bioskop pada akhir pekan. ”Jadi dalam aspek jasa dan wisata, pembangunan infrastruktur koridor tol dan reaktivasi jalur kereta api sangat bagus,” ujar Bima. Jika pembangunan koridor tol tersebut dapat segera diselesaikan, maka Bima optimistis pergerakan ekonomi Bogor dan Sukabumi akan semakin merangsek naik. Pasalnya, sebagai salah kota destinasi wisata, Kota Bogor berperan besar sebagai etalase produk-produk UKM Sukabumi. “Proses produksinya di Sukabumi dan nanti akan dipromosikan di Bogor,” ujar Bima. Meski demikian, Bima mengaku masih ada beberapa kendala yang harus dihadapi Pemerintah Kota Bogor terkait pembangunan koridor tol Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung yaitu masih adanya beberapa bidang lahan yang masih harus dibebaskan. Bima menuturkan, untuk pembangunan koridor tol di Kota Bogor, ada 718 bidang tanah dengan luas sebesar 4.484 meter persegi. Sedangkan bidang tanah yang masih tertunda untuk dibebaskan ada sebanyak 30 bidang. ”Yang belum dibebaskan saat ini masih sedang dalam proses di Kementerian Agama karena statusnya tanah wakaf. Secara keseluruhan prosentase pembebasan lahan yang sudah kami lakukan adalah 95,82 persen,” ujar Bima. Dia menyarankan, agar percepatan pembangunan koridor tol dapat segera diwujudkan. Sehingga harus dilakukan pemerintah daerah tingkat II adalah bersinergi satu sama lain. Pasalnya kepentingan pembangunan proyek strategis nasional ini bukan hanya untuk keempat daerah saja. ”Persoalan utama kita adalah soal sinergi antar daerah, maka itu harus diperkuat,” kata Bima. Senada dikatakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, menurutnya dampak positif dari adanya Tol Bocimi ini, sangat besar bahkan untuk Kota Bandung seperti akan mendapatkan “Durian Runtuh”. Pria yang akrab disapa Emil ini berpendapat, jika setiap daerah dapat menjaga kekompakan dalam pembangunan maka uang tidak lagi menjadi masalah utama. Sebab, kata dia, untuk memuluskan sebuah proyek daerah, kepala daerah mau tidak mau harus melakukan pendekatan dan lobi-lobi kepemerintah pusat. Cara ini, lanjut Emil sering dilakukannya sebagai wali kota namun pada kenyataannya dari lobi yang dilakukan hanya 10 persen yang berhasil terealisasi .  ”Dari semua lobi-lobi yang lakukan kepada pemerintah pusat, hanya 10 persen yang berhasil dan sisanya gagal,” kata Emil Dia mengakui pencapaian hasil lobi tersebut, sempat membuat dirinya merasa down. Namun bagaimanapun tetap harus dilakukan untuk mempercepat pembangunan di Kota Bandung begitu pun untuk pembangunan tol Bocimi tersebut. Emil mencontohkan, sebetulnya lobi-lobi kepada pemerintah pusat sering dilakukan hampir oleh seluruh kepala daerah bahkan bupati-bupati dari Provinsi Papua lebih sering menginap di Jakarta hanya karena melakukan lobi. ”Ya itu kan karena mereka daerahnya sangat Jauh dan hasil lobi juga butuh proses jadi daripada bolak balik mendingan efesien di Jakarta dulu,” ujar Emil. Terkait pembangunan infrastruktur Jawa Barat, Emil melihat pemerintah pusat bersikap tidak adil kepada masyarakat Tanah Pasundan ini. Padahal kata dia, partisipasi politik masyarakat Jawa Barat dalam ajang pemilihan umum (pemilu) Indonesia termasuk yang terbaik. Namun pasca pemilu malah seperti dilupakan dan tidak dilirik. Seharusnya, kata dia, hubungan politik antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan dinamika aspirasi politik. Maka dari itu, dirinya mengajak ke para kepala daerah baik yang berhubungan langsung atau tidak dengan pembangunan Tol Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung untuk bersama-sama menyuarakan percepatan pembangunan ini kepada pemerintah pusat melalui media-media. ”Pemerintah pusat banyak janji yang disampaikan secara lisan, tetapi di pemerintahan tingkat dua tidak pernah terjadi dan ini kenyataannya,” katanya. (yan/ign)  

Sumber: