Pemprov Jabar Ingin Serap APBD 93 Persen

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan serapan APBD 2016 hingga 31 Desember ini bisa mencapai target 93 persen. Dari total anggaran di APBD 2016 yang mencapai Rp29,8 triliun realisasinya sudah mencapai Rp26,47 triliun. ”Laporan dari Biro Keuangan serapan sudah mencapai 88,53 persen dari target,” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa saat dihubungi wartawan di Bandung, Senin (26/12). Sekda mencatat sampai 23 Desember ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang penyerapannya sudah hampir 100 persen yakni Inspektorat Provinsi (99,74 persen), Bakorluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (99 persen) dan Dinas Perkebunan (98,33 persen). Sementara tiga terbawah, Diskimrum, Dinas Kesehatan dan Perhubungan diminta untuk mempercepat serapan. ”Rata-rata OPD sudah di atas 72 persen, tidak ada yang di bawah itu,” ujarnya. Iwa menyebutkan, untuk belanja tidak langsung yang berjumlah Rp22,8 triliun serapannya sudah mencapai Rp22,78 triliun atau 91,12 persen. Komponen ini terdiri dari belanja pegawai yang mencapai Rp1,9 triliun, sudah terealisasi Rp1,83 triliun. Sementara subsidi senilai Rp15 miliar, sudah terealisasi hampir 100 persen oleh Pemprov Jabar. Kemudian untuk hibah dari anggaran Rp10,18 triliun sudah terserap hingga Rp93,8 triliun atau mencapai 92,16 persen dari keselurahan alokasi. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial dari Rp18,28 miliar yang dianggarkan serapannya baru mencapai Rp9,79 miliar atau baru 53,29 persen. ”Untuk bagi hasil kabupaten/kota Rp6,5 triliun sudah terserap Rp6,3 triliun,” tuturnya. Untuk bantuan keuangan ke kabupaten/kota dari anggaran Rp 4,02 triliun, tingkat penyerapannya baru Rp3,15 triliun. Sementara posko belanja tidak terduga merupakan belanja tidak langsung yang serapannya sangat rendah dari Rp27 miliar baru terpakai Rp19 juta.  ”Cuma 1 persennya belanja tidak terduga yang terpakai,” kata Iwa. Belanja langsung dari anggaran Rp6,68 triliun sudah terserap Rp5,3 triliun. Pos yang menyangkut belanja barang serta jasa sebesar Rp3,039 triliun sudah terealisasi Rp2,73 triliun atau 88,09 persen. ”Untuk belanja modal Rp 3,32 triliun sudah Rp2,47 triliun atau sudah di atas 70 persen dari target serapan,” urainya. Menurutnya, target serapan pemprov sebesar 93 persen berkejaran dengan sisa waktu yang terpotong oleh cuti bersama Natal 2016. Namun seluruh kepala organisasi perangkat daerah sudah diminta untuk menyikapi sejumlah hal penting agar serapan bisa cepat. ”Pertama penyetoran uang persediaan kegiatan pada bendahara pengeluaran paling lambat 31 Desember, kedua penerimaan dari sumber pendapatan daerah jasa giro bendahara disetor ke rekening kas umum daerah 31 Desember 2016,” tegasnya. Mengingat 31 Desember jatuh pada hari Sabtu, maka penerbitan SP2D sebagai bagian akhir penerbitan proses tagihan dilakukan sampai 30 Desember. Karena itu, untuk mengefektifkan sisa waktu 27-30 Desember. Sebab, Senin 26 Desember cuti bersama, seizin gubernur Sekda memerintahkan seluruh biro dan dinas memanfaatkan waktu libur untuk melengkapi dokumen tagihan. ”Khususnya dokumen belanja modal, 27 Desember sudah lengkap dan dikirim ke Biro Keuangan untuk diproses pencairannya,” paparnya. Menurutnya jika langkah ini diikuti oleh OPD, maka pos seperti belanja modal dan serapan di Dinas Pendidikan, Kesehatan, Bina Marga dan Biro Pengelolaan Barang Daerah untuk segera menyelesaikan sisa waktu. ”Sehingga pada 31 Desember kita bisa mencapai target 93 persen,” paparnya lagi. (yan/rie)

Sumber: