80 Persen Pilkada Kurang Semarak, Mendagri: Yang Penting Aman

JAKARTA – Kurang semaraknya pesta demokrasi di sebagian besar daerah peserta Pilkada 2017 tidak membuat pemerintah pusat resah. Sebab, pemerintah yakin bahwa kualitas pilkada tidak bisa hanya diukur dengan kesemarakan fisik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kualitas pilkada dinilai dari seberapa jauh pelaksanaannya bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. “Soal ramai dan tidak, ukuran kualitas bukan di situ. Pengertian kualitas ya masyarakat pilih calon pemimpin yang amanah,” ujarnya di kantor Kemendagri kemarin (26/12). Selain itu, papar dia, kesemarakan fisik tidak selalu berbading lurus dengan partisipasi masyarakat pada hari pemungutan suara. “Yang penting, peningkatan partisipasi keamanan terjamin. Itu saja intinya,” imbuh pria kelahiran Solo tersebut. Meski demikian, dia membantah anggapan bahwa pemerintah lepas tangan. Tjahjo menjelaskan, pihaknya sudah berupaya maksimal agar Pilkada 2017 lebih ramai jika dibandingkan dengan Pilkada 2015. Dalam segi regulasi, misalnya, UU Pilkada yang disusun jajarannya sudah mengembalikan kewenangan calon untuk mengelola alat peraga kampanye. Sedangkan di pilkada sebelumnya, pengelolaan alat peraga kampanye di-cover anggaran pemerintah daerah. “Paslon (pasangan calon, red) diberi kewenangan untuk pasang atribut, beli kaus, baliho, dan sebagainya. Kalau dulu kan enggak,” imbuhnya. Selain itu, di sisa waktu sekitar satu bulan menjelang pemungutan suara, pemerintah juga terus membantu sosialisasi pilkada kepada masyarakat. Secara kelembagaan, mantan Sekjen PDIP itu juga berharap peningkatan partisipasi masyarakat. Terkait dengan angkanya, Tjahjo enggan mematok. Yang terpenting, persentasenya melebihi angka pada Pilkada 2015. “Kalau kemarin hampir 70-an persen, kalau bisa sekarang meningkat,” ucap dia. Seperti diketahui, tim monitoring Kemendagri menemukan 80 persen daerah peserta pilkada yang tidak semarak. Indikasinya terlihat dari minimnya alat peraga di jalanan, kampanye yang sepi hingga pengetahuan masyarakat yang minim soal pilkada. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar pemerintah menggandeng pengusaha untuk mengeluarkan dana sosial. Sebab, persoalan kesemarakan bukan hanya tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan juga pemerintah. Jimly menilai kesemarakan sebagai hal penting. Sebab, dengan kesemarakan, ada pendidikan politik dan partisipasi masyarakat yang membuat pilkada menjadi berkualitas. (far/c11/fat)

Sumber: