Forum Rektor Dukung KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Proyek E-KTP

JAKARTA- Dukungan moral agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) terus mengalir. Salah satunya datang dari Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Guru Besar Antikorupsi berbagai perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Mereka kemarin (17/3) mendatangi gedung KPK untuk menyampaikan dukungan itu. Wakil Ketua FRI Asep Saefudin menyatakan dukungan itu mewakili Profesor dan Guru Besar berbagai PT. Menurutnya, peran KPK sangat vital sebagai garda pemberantasan korupsi di tanah air. Maka KPK mesti berani mengungkap mega korupsi tersebut. “KPK memberikan harapan bagi bangsa Indonesia dalam membawa aktor-aktor yang sangat sulit disentuh hukum,” ucapnya. Mereka juga menolak rencana pembahasan revisi UU KPK yang kini tengah bergulir di DPR. Pembahasan itu dinilai sulit dilepaskan dari upaya KPK yang sedang mengungkap perkara E-KTP. Rencana tersebut patut diduga sebagai upaya pelemahan dan memecah konsentrasi KPK. “Lebih baik DPR membantu KPK untuk penuntasan mega korupsi E-KTP,” paparnya. Para akademisi itu juga mengajak Presiden Joko Widodo konsisten mendukung kerja KPK. Pasalnya, segala bentuk ancaman terhadap komisi antirasuah juga berarti ancaman bagi pemberantasan korupsi yang masuk dalam program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla. Selain kalangan akademisi, dukungan terhadap KPK juga datang dari serikat karyawan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara RI (PNRI). Mereka meminta KPK mengusut aliran dana korupsi ke PNRI. Di dalam dakwaan, Perum PNRI yang diwakili Isnu Edhi Wijaya diduga menikmati uang panas senilai Rp107,7 miliar. Ketua Serikat Karyawan Perum PNRI Anggraeni Mutiasari mengatakan, pihaknya juga ingin KPK menelusuri sejauh mana PNRI sebagai rekanan proyek E-KTP bisa menerima pembayaran sebesar Rp1,6 triliun. Padahal, hal itu tidak sesuai dengan realitas. “Yang jadi pertanyaan, kemana uang kami. Karena ini selisihnya sekitar Rp1,3 triliun,” ungkapnya di gedung KPK. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif masih menunggu hasil perkembangan persidangan E-KTP. Terutama terkait keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. “Memang salah satu strategi yang dimiliki penuntut umum melihat hasil perkembangan persidangannya,” tuturnya usai menerima kunjungan para rektor. (tyo/ang)

Sumber: