Disdik dan Dinkes Indramayu Jadi Sorotan

INDRAMAYU - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan Bupati Anna Sophanah sepekan lalu mendapat tanggapan masing-masing fraksi di DPRD Indramayu. Tanggapan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Indramayu, Senin (20/3). Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PKS, dan Hanura-Nasdem menyampaikan pandangan umum melalui juru bicaranya masing-masing. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Indramayu, Ruslandi. Ketua Fraksi PKS, Ruswa mengungkapkan, LKPj Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan bupati terlalu general. Tidak menyajikan data secara kuantitatif seperti dalam RPJMD. Sehingga tidak ada indikator yang jelas. Akibatnya sulit untuk menilai apakah suatu program berhasil atau tidak. Karena dalam laporan tersebut bupati hanya menyajikan antara target dan realisasi anggaran, namun tidak ada data atau angka yang lebih rinci. Dia mencontohkan, untuk anggaran Dinas Pendidikan tahun 2016 sebesar Rp 47.704.402.511,00, realisasinya hanya Rp 40.099.011.500,00 atau 84,06%. Artinya, 15,94% anggaran tidak terserap. “Dari contoh ini, kita juga tidak bisa menilai secara kuantitatif apakah Dinas Pendidikan selama 2016 telah berhasil atau tidak. Karena tidak ada data kuantitatif tentang pendidikan, seperti angka rata-rata lama sekolah (RLS), angka melek huruf, dan sebagainya,” ujar Ruswa. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sirojudin, juga menyoroti kinerja sejumlah SKPD yang tidak mampu menyerap seluruh anggaran pada tahun 2016. Menurutnya, hal tersebut terjadi akibat lemahnya perencanaan dari SKPD yang bersangkutan. Rendahnya serapan anggaran pada Dinas Pendidikan yaitu 84,06% dari 14 program dan 73 kegiatan, menunjukkan lemahnya perencanaan. Sehingga sangat berpotensi menjadi SILPA tahun 2016. Begitu juga pada Dinas Kesehatan yang hanya terserap 85,17%. Sementara sejumlah dinas lainnya tidak jauh berbeda. \"Ini semua akibat lemahnya perencanaan dan merupakan kegagalan dalam mengelola program dan kegiatan,” ujar Sirojudin. Hampir sama disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Dalam. Menurutnya, Fraksi PKB menilai hasil dari kinerja dan capaian kerja pembangunan daerah Kabupaten Indramayu, masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada kenyataannya, kata Dalam, tingginya tingkat kemiskinan dan juga rendahnya IPM dan komponennya masih menduduki urutan bawah. Tertinggal dari daerah lainnya di Jawa Barat. Ketua Fraksi Partai Golkar, Syaefuddin, justru menilai telah terjadi efisiensi dalam pelaksanaan APBD 2016. Menurutnya, efisiensi ini menunjukkan adanya penghematan anggaran yang diharapkan dapat dijadikan modal untuk tahun anggaran berikutnya. “Namun di sisi lain, efisiensi tersebut juga harus disinkronkan dengan arah kebijakan umum yang dituangkan dalam KUA dan PPAS, serta kualitas hasil akhir dari program yang bersangkutan,” ujarnya. Rapat paripurna DPRD Indramayu kemarin dihadiri Sekda Ahmad Bahtiar mewakili Bupati Indramayu. Selain Sekda hadir unsur FKPD serta para kepala SKPD dan pejabat lainnya. (oet)

Sumber: