Tuding Penanganan Korupsi Diskriminatif

Tuding Penanganan Korupsi Diskriminatif

JAKARTA- Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat dukungan mantan Ketua MPR Amien Rais. Tokoh reformasi tersebut meminta DPR serius melaksanakan hak penyelidikan itu. Namun, dia berpesan agar lembaga yang getol memberantas kejahatan kerah putih tersebut tidak dibubarkan. Amien datang ke gedung DPR. Dia menemui Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan politikus PAN lainnya. Amien datang untuk memberikan penguatan kepada Pansus Hak Angket KPK. Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN itu menilai banyak terjadi pembusukan di tubuh komisi antirasuah tersebut. “Saya merasa dari masa ke masa KPK hebat, tapi semakin busuk,” ucapnya di kompleks parlemen Senayan. Amien menjelaskan, KPK sangat diskriminatif dalam menangani kasus korupsi. Lembaga itu dinilai tidak berani menangani kasus besar seperti kasus Bank Century, Rumah Sakit Sumber Waras, BLBI, dan kasus reklamasi pantai utara Jakarta. KPK hanya berani melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kasus kecil yang nilainya hanya Rp100 juta, Rp90 juta. “Kita tidak boleh hidup dalam kepalsuan,” tegas mantan ketua umum PP Muhammadiyah tersebut. Pria kelahiran Surakarta itu lantas mengajak dilakukannya pembuktian lewat pansus hak angket yang sekarang bergulir di dewan. Apalagi, hampir semua fraksi mendukung hak politik tersebut. Amien pun mewanti-wanti DPR agar tidak melempem. Sebab, rakyat akan kecewa. “Melalui angket akan dibuktikan mana yang palsu, DPR atau KPK. Jika KPK yang penuh dengan kepalsuan, akan dilakukan langkah konstitusional dan demokratis. Namun, kalau DPR yang palsu, biarlah rakyat yang akan memberikan hukuman,” tuturnya. Meski demikian, Amien berpesan agar secara kelembagaan KPK tetap dipertahankan. Tapi, jika isi KPK tidak sewangi ceritanya, banyak kebusukan, keberadaan lembaga itu perlu dikaji ulang. “Jadi, semua akan ketahuan lewat pansus hak angket,” katanya. Amien membantah anggapan bahwa langkah yang dilakukannya merupakan upaya intervensi terhadap penyebutan namanya terkait kasus korupsi alkes yang menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. “Tidak sama sekali, itu kecil. Saya tidak takut,” tegasnya. Sementara itu, Taufik Kurniawan mengatakan bahwa Amien sebagai tokoh nasional ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa. Terkait hak angket, terang dia, semua tentu bergantung pada sikap fraksi di DPR. PAN sendiri mengirim dua nama untuk masuk pansus. ”Ini merupakan keputusan partai,” ujar Taufik. Namun, dia belum tahu siapa dua nama yang akan diutus. Pengiriman nama tersebut bertujuan mengawal KPK agar kembali pada marwahnya yang sesungguhnya. Walaupun tanpa PAN, pansus angket tetap akan jalan. Sampai sekarang sudah tujuh partai yang mengirim anggotanya. Hanya Partai Demokrat, PKB, dan PKS yang belum mengirimkan wakilnya. (lum/c9/fat)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: