Satgas Pangan Pantau Potensi Permainan Harga

JAKARTA - Jelang lebaran pemantauan kestabilan harga pangan kian ditingkatkan. Satgas Pangan memprediksi seminggu jelang lebaran menjadi waktu paling kritis untuk memainkan harga pangan. Dua minggu lalu, kenaikan harga pangan berupa bawang putih di Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu atensi. Kepala Satgas Pangan Polri sekaligus Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan bahwa masa paling kritis permainan harga pangan pada H-7 lebaran ini pengawasan akan diperketat. “Pemantauan tidak boleh lengah,” ujarnya. H-7 menjadi waktu paling kritis karena daya beli masyarakat meningkat. Peningkatan daya beli itu dikarenakan ada penerimaan tunjangan hari raya (THR). “Ini waktu yang cocok kalau menurut spekulan yang ingin memainkan harga,” ungkap mantan Wakabaintelkam tersebut. Maka dari itu, Polri bersama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyisiri satu per satu pasar. Setidaknya ada 145 pasar yang menjadi patokan atau benchmark harga pangan dipantau. “Diawasi betul, kalau stok kurang langsung ditambah,” paparnya. Targetnya, saat perayaan lebaran tidak terjadi kenaikan harga yang drastis. Sehingga, masyarakat bisa tenang karena semua harga wajar. “Nah, lebaran ini yang utama,” tuturnya. Daerah manakah yang paling rawan kenaikan harga? Dia mengatakan bahwa semua daerah cukup rawan. Namun, sekitar dua minggu lalu kenaikan harga bawang putih yang begitu drastis terjadi di Nusa Tenggara Timur. “Harga tembus Rp100 ribu,” paparnya. Saat petugas Polri yang tergabung dalam Satgas Pangan mencari akar masalahnya. Ternyata diketahui stok bawang putih di NTT habis. “Kondisi itu saya laporkan ke Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian,” jelasnya. Setelah itu, langsung dikirim stok bawang putih menggunakan pesawat terbang ke NTT. Setelah stok sampai, akhirnya harga bawang putih turun. “Harga normal kembali menjadi Rp40 ribu,” ujarnya. Bagaimana bila seminggu ke depan terjadi kenaikan harga? Dia menyatakan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah melihat suplai atau stok. Kalau stok kurang, tentu bersama kementerian akan ditambal kekurangan tersebut. “Tapi, kalau berdasar analisa terjadi kenaikan karena permainan, seperti penimbunan dan sebagainya. Maka, Polri tidak segan untuk melakukan proses hukum. Siapapun yang terlibat ditindak,” papar jenderal berbintang dua tersebut. (idr)

Sumber: