Rencana Gaji Naik, Masyarakat Minta DPRD Kerja Maksimal untuk Rakyat

KUNINGAN-Rencana kenaikan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD dari sejumlah tunjangan, menuai berbagai tanggapan masyarakat. Beberapa di antaranya meminta agar DPRD bekerja maksimal sesuai dengan jumlah pendapatan untuk berjuang demi rakyat. “Kita baca di media bahwa penghasilan pimpinan dan anggota dewan akan naik. Raperdanya pun katanya sekarang lagi dibahas di dewan. Naik penghasilan berarti kerjanya harus maksimal. Khususnya pekerjaan yang menyangkut aspirasi dari masyarakat,” pinta Sanhadi, salah satu warga Kramatmulya. Naiknya sejumlah tunjangan dan fasilitas pimpinan dan anggota DPRD, sebagaimana telah diatur oleh PP Nomor 18/2017, kata dia, sudah seharusnya menjadi titik tekan untuk menjadi lembaga yang paling depan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sebab, menurutnya, saat ini terdapat beberapa persoalan yang harus diperhatikan pemerintah dan DPRD menyangkut hajat hidup orang banyak. Salah satunya pembayaran listrik yang semakin menjepit. “Kita belum mendengar ada aksi demo yang menentang naiknya tagihan listrik hampir 100 persen. Oke, kita tahu subsidi listrik katanya dicabut, sehingga berdampak pada penambahan tagihan. Tapi persoalannya, masyarakat banyak yang tidak mengerti apa itu subsidi. Mestinya, ini juga jadi perhatian dewan yang terhormat, serta pemerintah. Yang menyedihkan lagi, di saat listrik sekarang naiknya tinggi, malah listriknya sering padam, kan kasihan juga masyarakat,” kata Sanhadi seraya meminta DPRD turun tangan agar PLN tidak sering mematikan listrik. Didi, panggilan Sanhadi, berharap, DPRD bisa menyerap aspirasi masyarakat secara merata di seluruh daerah pemilihan (dapil). Dia menganggap, masih banyak harapan masyarakat yang belum diserap DPRD dalam agenda reses di masing-masing dapil. Dia menduga, serapan DPRD dari masyarakat lebih banyak yang ditindaklanjuti untuk kepentingan partainya masing-masing ketimbang kepentingan masyarakat secara umum. “Kita sering ikut dalam pertemuan dengan anggota dewan di dapil. Katanya itu agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat, atau bahasa mereka konstituen. Sebenarnya, banyak aspirasi yang disampaikan dan layak ditindaklanjuti. Tapi saya perhatikan, sepertinya yang ditindaklanjuti itu aspirasi yang dari orang partainya saja. Saran saya, penyerapan aspirasi itu realisasinya merata. Kan dewan juga sekarang tunjangannya mau naik, bisa lah menyisihkan dari itu,” harapnya. Sementara itu, hingga kini DPRD terus melakukan kajian terkait Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam agenda sidang paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Raperda tersebut, rata-rata mereka menyetujui Raperda itu segera disahkan menjadi Perda. Sehingga, dalam waktu dekat, di akhir Juli ini, DPRD pun akan segera menggelar sidang paripurna guna mengesahkan Raperda ini menjadi Perda. (muh)

Sumber: