Kuota PPDB Jebol, Walikota Minta DPRD Ikut Tanggung Jawab

CIREBON  – Jebolnya kuota tiga sekolah favorit masih berlangsung. Setelah oknum DPRD, anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), bakal calon walikota (bacawalkot), juga ikut-ikutan. Sampai Selasa (1/8), ada kepala sekolah yang mengaku didatangi oknum dengan membawa calon siswa. Melihat hancurnya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH meminta DPRD bertanggungjawab. Ia akan mengumpulkan tiga sekolah yang menerima siswa titipan, Dinas Pendidikan (Disdik) dan DPRD. “Wakil rakyat itu harus turut bertanggungjawab,” tegas Azis di Balaikota Cirebon. Menurut dia, persoalan PPDB tahun ini tidak diprediksi sebelumnya. Sampai penutupan pendaftaran, sebagai walikota ia memegang komitmen untuk tidak ada titip menitip. Dinas Pendidikan juga begitu teguh dengan hasil murni lewat sistem zonasi. Baru setelah itu gelombang desakan masuk. Bahkan di dalamnya ada peran DPRD Kota Cirebon sebagai perwakilan rakyat di parlemen. Bahkan titip menitip itu jalan terus meski siswa sudah belajar di kelas. “Saya akan kumpulkan SMPN 1, SMPN 2, SMPN 5, Disdik dan DPRD Kota Cirebon. Pokoknya dewan harus bertanggungjawab,” tandasnya. Terkait siswa titipan yang terlanjur masuk ke tiga sekolah tersebut, Azis berharap tetap diberikan pendidikan selayaknya. Namun, kejadian ini menjadi peringatan keras bagi orang tua agar tidak memaksakan kehendaknya. Kekacauan ini berangkat dari keinginan orang tua yang diakomodir pihak tertentu dan mendapatkan dukungan dewan. Akhirnya kuota yang selama ini terjaga dengan baik tetap bermasalah juga. “Saya itu sudah bahagia dengan kondisi PPDB, tapi setelah penutupan saya sedih, saya kecewa,” sesalnya. Di sejumlah sekolah, siswa titipan jumlahnya membengkak. SMPN 1 dipaksa harus menampung 200 siswa tambahan dan membuka lima ruang kelas baru di luar rombongan belajar. SMPN 2 juga ketiban penyusup. Sedikitnya 60 siswa dipaksakan masuk. Sedangkan untuk SMPN 5 jumlah siswa titipan mencapai 126. “Harusnya kita itu 7 rombel jumlahnya 224. Sekarang bengkak jadi 350,” ujar Kepala SMPN 5, Kanti Rahayu SPd MM. Tidak hanya itu, sekarang posisi rombongan belajar  di SMPN 5 mencapai 10 kelas. Untuk memenuhi ruangan kelas, ia menyulap ruang pramuka, OSIS dan laboratorium menjadi tempat belajar mengajar. Ia sangat menyayangkan adanya kekacauan ini. Sebagai kepala, sejak awal sudah tegas menolak titip menitip siswa. Hanya saja, karena sebagai pelaksana, pihaknya hanya menjalankan kebijakan saat meluncurkan tugas menerima siswa titipan. “Saya paling marah karena tidak diberikan kesempatan menolak,” tukasnya. Siswa titipan berpengaruh langsung pada beberapa hal. Diantaranya jam mengajar guru yang membengkak dan membuat lelah. Terlebih dengan segala problematika anak. Kondisi saat menerapkan sistem zonasi saja, sudah menimbulkan persoalan karena nilai tidak digunakan. Ditambah siswa titipan dengan kualitas nilai tidak jelas. Karena itu, guru harus lebih bersabar. Pada akhirnya, hal ini akan berpengaruh pada kualitas pendidikan. Meskipun demikian, Kanti tetap menekankan kepada seluruh guru di SMPN 5, agar tetap profesional dalam mendidik. Karena tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi memberikan pendidikan secara komprehensif kepada siswa. Penambahan rombel kelas VII (tujuh) karena ada siswa titipan, tidak begitu berpengaruh pada siswa kelas diatasnya. Hanya saja, siswa kelas VIII (delapan) ada 10 rombel dengan komposisi setiap kelas antara 36 sampai 38 siswa. Begitupula untuk kelas IX (sembilan), SMPN 5 ada 10 rombel dengan komposisi yang sama. Sehingga setiap angkatan kelas VIII dan IX masing-masing sekitar 370 siswa. Dua angkatan sebelumnya, termasuk pula korban titip menitip yang membuat rombel semakin membengkak. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Drs H Jaja Sulaeman MPd mengatakan, sampai penutupan pendaftaran dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekalipun, kuota setiap sekolah tetap terpenuhi dan tidak berlebih. Hanya saja, setelahnya ada kebijakan dari walikota bersama Ketua DPRD Kota Cirebon dan LSM, agar membuka titip menitip. “Disdik dan walikota komitmen sampai akhir. Tetapi ada desakan. Bahkan Ketua DPRD menyampaikan saat itu siap memberikan anggaran untuk operasional siswa titipan,” terangnya. Kuota seluruh siswa mencapai 4.600 orang. telah terisi lebih dari 4.800 siswa. Artinya ada penambahan 200 orang dari kuota. Tetapi, semua tambahan menumpuk di SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 5. Sedangkan SMPN lain justru kekurangan siswa cukup banyak. Hal ini menjadi persoalan. Disdik, khawatir Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menolak dapodik siswa titipan karena tidak masuk dalam sistem online resmi. Hal ini akan berimbas pada siswa tersebut saat lulus. “Saya khawatir siswa titipan tidak mendapatkan ijazah kelulusan. Mereka sudah belajar tiga tahun tetapi tidak dianggap,” ucapnya. (ysf)  

Sumber: