PPDB Dijebol Dewan, BK Bungkam ?

CIREBON- Badan Kehormatan (BK) DPRD, belum bergerak. Pelanggaran di depan mata yang dilakukan para wakil rakyat, tak cukup buat mereka bertindak. Padahal, sejumlah anggota DPRD terang-terangan mengaku menitip siswa di tingkatan SMPN. “Kita nggak bisa kasih sanksi kalau tidak ada aduan atau laporan dari masyarakat,” ujar Ketua BK, Sumardi, kepada Radar. Ia tak menampik ada oknum anggota dewan yang terlibat aksi titip menitip pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP. Ia juga meminta koleganya di Griya Sawala tidak munafik dalam menyikapi persoalan PPDB. Jebolnya kuota tingkat SMP, juga karena adanya desakan dari DPRD yang direpresentasikan ketua. Sumardi mengaku tak bisa memberikan sanksi terhadap oknum anggota dewan yang terlibat aksi titip menitip. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, belakangan juga mengakui ikut menitipkan siswa. Imbas dari hal ini, independensi BK jadi diragukan. Tapi Sumardi malah meminta koleganya di Griya Sawala agar tak usah munafik. Baginya, titip menitip ini seperti lingkaran setan. Meskipun dewan menolak, tapi masyarakat meminta. “Saya anggap ini sudah selesai, lebih baik bagaimana memperbaikinya ke depan,” tandasnya. Anggota Komisi III dari Fraksi PAN itu mengaku sudah mengevaluasi berbagai persoalan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB tingkat SMP di Kota Cirebon. Ia berharap, jebolnya PPDB 2017 menjadi pembelajaran untuk tahun berikutnya. “Meskipun ini selalu terulang tapi harus jadi pembelajaran lagi. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi juga, salah satunya terkait komunikasi. Itu penting antara masyarakat, pemkot, dewan dan dinas pendidikan,” katanya. Sumardi pun berharap agar siswa ‘titipan’ yang sudah tertampung di sekolah untuk diperlakukan selayaknya. Termasuk dalam hal penerimaan dana BOS dan datanya tercantum di Dapodik. “Anak-anak sudah masuk sekolah, harus diperjuangkan haknya,” harapnya. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Drs H Jaja Sulaeman MPd tak berani menjamin siswa titipan masuk dalam dapodik. Menurutnya, data base siswa itu merupakan ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sementara untuk tingkatan daerah, disdik akan mengupayakan mereka mendapatkan bantuan operasional siswa (BOS). “Pemerintah pusat memiliki sistem pendataan siswa. Kemendikbud, hanya mendata siswa yang masuk melalui jalur resmi online,” tegasnya. Sedangkan siswa titipan, kata dia, belum bisa dipastikan. Karena itu, Disdik khawatir jika sampai lulus datanya tidak masuk, berakibat buruk pada siswa titipan itu sendiri. Diantaranya tidak mendapatkan ijazah dan sulit untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Sementara itu, Komisi III DPRD masih mencari solusi untuk siswa titipan. Salah satunya disampaikan dalam pertemuan bersama para kepala SMP se-Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon belum lama ini. “Kita sudah evaluasi dengan disdik, dan point terpenting terus mencari solusi bagi anak-anak yang lebih dari ketentuan permen, untuk status dapodik, BOS dan hal penting lainnya bagi mereka,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon dr Doddy Aryanto. Doddy menyampaikan, saat ini tidak lagi fokus berbicara soal jebolnya PPDB, akan tetapi pasca tsunami PPDB yang dikhawatirkan berdampak pada Dapodik, BOS dan sertifikasi guru. Doddy berharap, permasalahan yang menyangkut peserta didik bisa segera diatasi. “Dinas Pendidikan berusaha agar siswa yang sudah belajar bisa masuk Dapodik, salah satunya dengan komunikasi ke kementerian, kita dukung upaya itu. Hal ini dilakukan agar semua bisa mendapatkan hak-haknya,” katanya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis menantang DPRD untuk memanggilnya terkait penjelasan secara komprehensif mengenai jebolnya PPDB tingkat SMP. Tetapi tantangan itu rupanya tak berani direspons Komisi III. “Kalau itu Pak ketua DPRD saja untuk menjelaskan ya,” pungkas Doddy. (mik)

Sumber: