Petani Garam Minta Pemerintah Batalkan Impor dari Australia

INDRAMAYU – Kebijakan pemerintah melakukan impor garam dari Australia, mendapatan penolakan dari para petani garam. Pasalnya, dengan adanya garam impor, dipastikan harga garam nantinya akan mengalami penurunan. Petani meminta kepada pemerintah untuk membatalkannya. H Tarjo, salah seorang petani garam Desa Krimun, Kecamatan Losarang mengatakan, kebijakan tersebut dinilai akan mematikan petani garam. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak langsung melakukan impor, hanya karena saat ini garam telah mengalami kelangkaan. Padahal, di beberapa daerah sentra produksi garam, dalam waktu dekat melakukan panen raya. “Di Kabupaten Indramayu ini, tidak lama lagi akan melakukan panen raya garam. Untuk wilayah Kecamatan Losarang saja, menghasilkan 100 ribu ton garam permusimnya. Belum dari wilayah lain di Indramayu, ditambah daerah lain di Indonesia. Kami petani garam menolak impor garam, setidaknya menunda kebijakan tersebut,” ujarnya. Tarjo yang juga ketua koperasi garam itu menegaskan, turunnya harga garam dipastikan akan terjadi. Karena untuk saat ini saja, setelah pemerintah memutuskan akan mengimpor, harga garam langsung turun, yakni Rp3 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp4.500. Terkait persoalan impor garam, mendapatkan perhatian dari Anggota Komisi V DPR RI, Drs Yoseph Umarhadi MSi MA. Menurutnya, impor garam menjadi dilemma bagi pemerintah. Satu sisi, pemerintah harus memenuhi kebutuhan untuk masyarakat karena terjadi kelangkaan garam. Sementara sisi lain, dengan melakukan impor akan mematikan usaha petani garam. Anggota dewan dari PDIP tersebut meminta kepada pemerintah untuk menunda impor garam. “Karena tidak lama lagi akan panen raya garam. Petani khawatir selain harganya akan turun, garam hasil produksinya nanti kalah bersaing dengan garam impor,” ujar Yoseph, saat melakukan kunjungan kerja meninjau lokasi pembuatan garam di Desa Krimun Kecamatan Losarang. (kom)

Sumber: