Tiga Kementerian Masuk KPK

Dipo Masih Tutup Identitas Kementerian JAKARTA - Daftar tiga kementerian yang dilaporkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum jelas. Meski sudah berkembang nama-nama kementerian yang dilaporkan karena dugaan kongkalikong dengan oknum DPR, Dipo masih enggan membeberkannya kepada publik. Kemarin (16/11), beredar nama kementerian yang diduga telah dilaporkan ke komisi antirasuah itu. Tiga kementerian itu adalah kementerian pertanian, kementerian pertahanan, serta kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun Dipo enggan menanggapinya nama-nama kementerian tersebut. \"Saya tidak mau menyebut kementerian mana. Biarlah orang menebak-nebak,\" kata Dipo. Dia menegaskan, tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Nama kementerian yang dilaporkan juga sudah menjadi wilayah KPK sebagai aparat penegak hukum. Senada, Juru Bicara KPK Johan Budi SP juga mengaku tidak mengetahui daftar kementerian yang dilaporkan ke KPK. Begitu juga dengan daftar yang sudah berkembang. \"Saya tidak tahu, belum ada informasi,\" katanya singkat, kemarin. Namun dari tiga kementerian tersebut, kementerian pertanian sepertinya memang menjadi salah satunya. Dalam sebuah kesempatan di Bali, Mentan Suswono mengaku telah dimintai klarifikasi oleh Dipo dan Mensesneg Sudi Silalahi terkait laporan dari PNS tersebut. Bahkan dia mendorong dibawa ke KPK jika memang diyakini laporan itu sebagai sebuah kebenaran. Dipo melaporkan ke KPK pada Rabu (14/11) malam, tentang dugaan kongkalikong atau permainan anggaran yang melibatkan staf khusus di kementerian dengan oknum DPR. Ada tiga kementerian yang dibawa ke KPK berdasarkan laporan dari PNS di kementerian. Laporan itu terkait dengan edaran yang pernah dikeluarkannya, yakni SE 542 tentang pengawalan APBN 2013-2014 dengan dengan mencegah praktik kongkalikong. Terpisah, langkah Dipo Alam melapor ke KPK mendapat apresiasi dari Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika. Politisi Partai Demokrat itu mengaggap langkah salah satu pembantu presiden itu sudah sesuai dengan jalurnya. \"Sudah pada tempatnya, sekarang tinggal bagaimana penegak hukum menindaklanjuti pengaduan tersebut,\" kata Gede Pasek. Menurut dia, wajar jika kemudian publik menganggap kalau yang bersangkutan sungguh-sungguh. Atau, tidak dicurigai hanya bermain wacana dalam rangka pencitraan. Dia kemudian menyatakan, kalau langkah Dipo tersebut seharusnya diikuti sejawatnya sebagai sesama pembantu presiden, yaitu Menteri BUMN Dahlan Iskan. \"Pak Dahlan kan belum bawa ke KPK. Niatnya saja yang baik, tapi grasa-grusu sehingga banyak nama baik orang dirusak tanpa tanggung jawab,\" tuturnya. Pandangan senada juga disampaikan politisi Demokrat lainnya Didi Irawadi Syamsuddin. Menurut dia, sosok Dahlan yang sudah telanjur diidolakan para penggemarnya, tidak boleh kemudian hanya dianggap berwacana terkait upaya bersih-bersih dari perilaku korup di negeri ini. \"Kasihan tentu para penggemar yang sudah telanjur mengidolakan beliau,\" kata putra menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin itu. (fal/sof/dyn)

Sumber: