Pemerintah Perpanjang Kampanye Vaksin MR

JAKARTA–Hingga kemarin (27/9) cakupan imunisasi Measles Rubela (MR) atau campak dan rubella sudah mencapai 95,09 persen. Namun Kementerian Kesehatan memiliki kebijakan memperpanjang kampanye tersebut hingga pertengahan Oktober. Tujuannya agar seluruh daerah di Pulau Jawa mencapai 95 persen cakupan imunisasi MR. Menurut data Kementerian Kesehatan, DKI Jakarta dan DI Jogjakarta merupakan dua provinsi yang belum mencapai 95 persen. Masing-masing baru mencapai 82,87 persen dan 92,3 persen. Sementara Jawa Timur adalah provinsi tertinggi cakupan imunisasi MR yakni 103,06 persen. Masih adanya daerah yang belum mencapai target cakupan Direktur Surveilans dan Karantina Kemenkes Elizabeth Jane Soepardi menuturkan akan memberikan waktu lebih panjang. “Kami beri waktu sampai dengan pertengahan Oktober untuk sweeping daerah yang rendah,” tuturnya. Hal ini tidak hanya berlaku untuk tingkat provinsi namun juga per kabupaten/kota hingga kecamatan. Sebenarnya kampanye harus selesai pada akhir September ini. Setelah kampanye selesai, maka di Pulau Jawa akan dilanjutkan dengan imunisasi MR rutin. “Imunisasi MR rutin ditujukan untuk anak umur sembilan bulan, 18 bulan, dan SD kelas 1,” jelas Jane. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dr Kohar Hari Santoso SpAn memberikan apresiasi kepada daerah yang sudah mencapai target cakupan 95 persen. “Besok sore (hari ini, red) akan ada pertemuan Pemprov Jatim dengan pemerintah kabupaten/kota Se-Jatim untuk memberikan feedback mengenai imunisasi MR,” jelasnya. Salah satu yang dibahas adalah beberapa daerah yang cakupannya masih rendah. Lumajang, Sumenep, dan Situbondo merupakan kawasan yang masih jauh dari cakupan yang ditargetkan. Dari 38 kabupaten/kota, separonya belum mencapai target 95 persen. Namun Kohar yakin bahwa daerah tersebut akan mencapai target. “Perpanjangan waktu ini akan kami maksimalkan. Kami juga akan mengajak tokoh di daerah tersebut untuk ikut berperan,” bebernya. Dia mengatakan jika selama ini ada tiga masalah yang masih menjadi penghambat imunisasi MR di Jawa Timur. Pertama adalah ada siswa dari sekolah, madrasah, atau pondok pesantren yang berasal dari luar kota. Sehingga ijin dari orang tua butuh waktu. Selanjutnya kejadian pasca imunisasi dan kontrofersi kehalalan vaksin juga masih menjadi penghambat. “Kami ada satgas untuk menangani kejadian pasca imunisasi dan mengedukasi masyarakat,” tuturnya. (lyn)

Sumber: