Aduan Sudah 1.000 Lebih, Polisi-SBL Saling Lempar soal Paspor

BANDUNG - Jumlah pelapor terkait kasus dugaan penipuan dan penggelepan terhadap calon jamaah umrah oleh PT Solusi Balad Lumampah (SBL) sudah mencapai seribu orang lebih. Hal itu tercatat dari posko pengaduan di Polda Jabar. “Dari hotline yang ada, kami terima seribuan laporan dan pengaduan,” ujar salah seorang penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar Kompol M Hatta, kemarin (1/2). Hatta menuturkan, sejauh ini laporan dari sejumlah korban rata-rata menanyakan dokumen dan juga soal pengembalian uang. Di samping itu, jamaah juga ingin mengambil paspor dan menanyakan pengembalian data. “Ada juga yang nanya kapan diberangkatkan. Kita jawab, masih menunggu proses hukumnya,” tuturnya. Hatta menegaskan, semua paspor saat ini ada di PT SBL. Karena itu pihaknya tak bisa melakukan proses pengembalian. ”Untuk paspor itu, ambilnya di PT SBL,” tandasnya. Dia menegaskan, polisi telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kedua tersangka itu di antaranya Aom Juang Wibowo sebagai pemilik PT SBL dan Ery Ramdani sebagai staf PT SBL. Jabar Ekspres (Radar Cirebon Group) melaporkan, hingga kemarin masih ada jamaah memenuhi area kantor SBL yang beralamat di Jl Dewi Sartika, Kota Bandung. Kantor SBL sendiri belum selesai direnovasi. Proses renovasi kantor empat lantai masih berlangsung. Para jamaah yang datang langsung menyerbu meja karyawan. Mereka meminta pertanggungjawaban PT SBL. Para calon jamaah mempertanyakan paspor mereka yang sudah diserahkan ke SBL. Seorang karyawan sempat menjelaskan bahwa paspor masih ada di pihak kepolisian. Hal itu membuat jamaah bingung, karena versi polisi, paspor ada di kantor PT SBL. Kasus yang menimpa PT SBL ini sebenarnya mulai terasa sejak Desember 2017. Sebagian jamaah yang tidak puas dengan keputusan tersebut mengontrog kantor pusat SBL di Bandung, Kamis (21/12). Jamaah yang seharusnya berangkat pada Kamis (21/12) tiba-tiba diinformasikan di-reschedule (jadwal ulang, red). Padahal, mereka kadung tiba dan sudah bermalam di beberapa hotel di Bandung. Sontak, kabar penundaan ini menuai kecaman dari sejumlah jamaah. Ajat Sudrajat, jamaah asal Bandung mengungkapkan kekecewaannya. Dia sudah berembug dengan jamaah lainnya untuk melaporkan permasalahan SBL tersebut ke Polda Jawa Barat. Dia mengaku, dia dan jamaah lainnya dari Bandung menuntut uang yang sudah masuk SBL agar dikembalikan. “Uang kembali, masalah selesai. Biarkan masalah kekecawaan kami, soal surat cuti dan lain-lain tidak masalah. Termasuk beban psikologis besar sekali yang kami tanggung,” urainya. Tak hanya jamaah dari Bandung, SBL pusat diontrog dari jamaah asal Lampung, Banjarnegara, Bogor, dan Riau. Dari data yang dihimpun di lapangan, jamaah asal Lampung terdiri dari 6 orang, Banjarnegara 58 orang, Riau sebanyak 11 orang, dan dari Bogor sebanyak 6 orang. Dwi Indri Astuti dan Atin, perwakilan jamaah asal Banjarnegara mengungkapkan, mereka dibuat bingung dengan keputusan SBL. Sebab, mereka tidak tahu lagi harus menginap di mana. ”Siapa yang akan menanggung makan kami selama di Bandung. Bus yang membawa kami juga sudah pulang. Kami pulang bagaimana. Kami tidak bawa uang,” kata Dwi. Sebelumnya. Wildan Mukhlisin staf Humas SBL Pusat menjelaskan, SBL tetap konsisten dan komitmen memberangkatkan pada November-Desember. Jika dipaksakan berangkat, kata dia, mutowif tidak bisa menghandel semua jamaah. Dampaknya, banyak bus yang tak akan mendapat layanan. Tentunya, hal itu tidak seperti standarisasi SBL. Kenapa SBL tidak memberitahukan reschedule jauh hari sebelumnya, Wildan menegaskan karena pihaknya tidak punya rencana reschedule. Pihaknya memberangkatkan sesuai dengan jadwal pemberangkatan. ”Kalau berangkat ke sana tanpa persiapan pelayanan yang baik, ujung-ujungnya akan mengecewakan jamaah. Sedangkan SBL itu ingin mereka tetap berangkat dengan pelayanan baik. Ketika SOP jelas, jamaah berangkat dan layanan baik dan nyaman, maka jamaah fokus ibadah. Bukan malah terhambat karena layanan yang tidak memuaskan,” pungkasnya. (pan/and/rie)

Sumber: