SBY Tata Kembali Demokrat

Nazaruddin: Anas Layak Tersangka JAKARTA - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan empat menteri asal Partai Demokrat mengadakan pertemuan di kediaman Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, tadi malam. Hasil pertemuan terbatas selama hampir dua jam tersebut, SBY selaku ketua Majelis Tinggi memutuskan akan menata kembali Partai Demokrat. Hanya, bentuk penataan kembali tersebut masih belum jelas. \"Sehubungan dengan itu (konflik internal partai), beliau (SBY) sudah menemukan opsi-opsi pada saat beliau salat Subuh di Mekkah dan di Madinah. Opsi-opsi itu adalah bagaimana untuk menata kembali partai dan bagaimana agar melakukan suatu manajemen organisasi konsolidasi untuk semua kader,\" kata Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan setelah pertemuan tadi malam sekitar pukul 22.30. Selain Syarif, tiga menteri lain yang hadir adalah Menteri ESDM Jero Wacik, Menkum dan HAM Amir Syamsuddin dan Menpora Roy Suryo. Pertemuan tidak dihadiri Ketua Umum sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi Anas Urbaningrum. Menurut Syarif, dalam pertemuan tersebut, SBY juga memiliki rencana untuk memanggil semua anggota Majelis Tinggi, termasuk Anas, hari ini (8/2) di Puri Cikeas. Soal penataan kembali Partai Demokrat, Syarif menekankan, penataan akan difokuskan pada penilaian atas integritas hingga etika politik kader. Dia mengatakan, arah politik Partai Demokrat harus bersih dan cerdas. \"Kita menata kembali bagaimana integritas para kader, bagaimana agar etika politik PD itu dijalankan secara konsisten, politik demokrat itu kan bersih dan cerdas. Pokoknya bersih,\"ujarnya. TAMBAHAN TERSANGKA Masalah yang menerpa Partai Demokrat (PD), tampaknya, benar-benar serius. Dalam perjalanan pulang menuju tanah air, Presiden SBY yang juga ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menggelar konferensi pers di pesawat. SBY menekankan, pihaknya telah menemukan solusi bagi persoalan internal Demokrat dan segera membicarakan solusi tersebut dengan para pengurus. \"Ketika menjalankan ibadah umrah dan berziarah ke makam Rasulullah, saya meminta pertolongan Tuhan agar saya bersama pimpinan-pimpinan Partai Demokrat bisa menemukan solusi atau jalan keluar yang tepat, bijak, dan bermartabat. Alhamdulillah, atas petunjuk Yang Mahakuasa, saya memiliki opsi dan solusi yang tentu akan saya bicarakan dulu. Tidak bagus dibicarakan di sini (pesawat),\" ungkap SBY. SBY mengatakan, kegaduhan dalam dunia politik adalah hal biasa. Meski berada di luar negeri, SBY memantau ramainya pemberitaan mengenai Demokrat di tanah air. \"Banyak berita dari tanah air, ada yang relevan, ada yang tidak relevan, ada yang kontekstual, dan ada yang menyimpang dari apa yang sebenarnya. Tapi, itu biasalah dalam politik,\" katanya. Ketua Dewan Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga menyinggung soal maraknya pemberitaan SMS yang dikirim olehnya kepada para pimpinan dan kader. SMS SBY menjadi ramai ketika Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak termasuk di antara yang menerima pesan pendek itu. Namun, hal tersebut dibantah SBY. Dia menegaskan, pihaknya mengirimkan SMS yang berisi ajakan berdoa itu kepada seluruh petinggi dan kader partai. SBY bahkan memerinci bahwa dirinya mengirimkan SMS kepada seluruh jajaran Majelis Tinggi Partai Demokrat. \"Itu SMS saya tujukan ke para anggota majelis tinggi. Untuk diketahui, majelis tinggi partai itu ketuanya saya, wakil ketuanya Pak Anas Urbaningrum. Jadi jangan diangkat isu seolah-olah Pak Anas tidak dikirimi SMS, saya kirimi,\" tegasnya. Sebelum pertemuan di Cikeas tadi malam, Ketua DPP Partai Demokrat Umar Arsal meminta semua pihak menahan diri. \"Kami berharap, semua pihak bisa bijak menyikapi persoalan yang ada,\" kata Umar di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. Dia menyatakan, persoalan menurunnya elektabilitas Demokrat harus dipahami bukan semata faktor Anas Urbaningrum seorang. Dia justru menyindir beberapa orang yang dikenal dekat dengan SBY yang juga bermasalah. Misalnya, mantan Sekretaris Dewan Pembina Andi Alifian Mallarangeng, atau mantan anggota Dewan Pembina Hartati Murdaya. Keduanya bahkan telah resmi menyandang status hukum atas dugaan kasus korupsi yang dikenakan. \"Jangan mengambinghitamkan Mas Anas saja,\" ujarnya. Dia juga menunjuk kinerja para menteri dari Demokrat yang masih dianggap sejumlah pihak belum pula bekerja maksimal. \"Kinerja mereka juga telah berkontribusi membuat citra partai merosot,\" tandasnya. Umar berharap, kader-kader Demokrat belajar dari partai lain saat menyikapi merosotnya suara partai dalam survei. Persoalan turunnya dukungan kepada partai justru harus dijadikan momentum konsolidasi. \"Elektabilitas PAN juga turun, tapi tak ada yang meminta Hatta Rajasa turun sebagai ketua umum. Hanura juga turun, tapi tak ada yang meminta Wiranto mundur,\" tandasnya. Di sisi lain, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin kembali menuding keterlibatan Anas Urbaningrum dalam dugaan adanya aliran dana dari proyek pembangunan sport center Hambalang. Terpidana kasus korupsi wisma atlet SEA Games tersebut mengaku membawa barang bukti baru untuk diserahkan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin. \"Ini saya mau kasih lagi barang bukti tentang uang Rp1,2 triliun yang dikelola waktu APBN 2010 yang uangnya dipakai Anas di kongres,\" kata Nazaruddin di gedung KPK, Jakarta, kemarin. Kongres yang dimaksud Nazaruddin adalah Kongres Partai Demokrat di Bandung yang memenangkan Anas menjadi ketua umum. Nazaruddin mengatakan, Anas seharusnya sudah layak menjadi tersangka kasus Hambalang. \"Barang bukti semua sudah ada dan lengkap,\" kata suami Neneng Sri Wahyuni itu. Nazaruddin menduga masih ada tarik-menarik politik dalam penanganan kasus Hambalang. \"Apakah di KPK ini masih bisa diintervensi, ya. Kalau tidak, semua barang bukti sudah lengkap lah. Sudah sangat layak Anas ditersangkakan,\" ujar mantan anggota komisi hukum DPR itu. Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. mengatakan, Nazaruddin kemarin dipanggil untuk menjadi saksi atas tersangka Andi Alifian Mallarangeng. Namun, apabila Nazaruddin memberikan informasi terbaru yang tidak terkait dengan Andi, penyidik tidak akan mendiamkan informasi tersebut. \"Semua informasi tentu akan divalidasi,\" kata Johan. Menurut Johan, ada tiga cara untuk memvalidasi keterangan saksi. Pertama, mengecek silang pihak-pihak lain yang bisa dimintai informasi. Kedua, memanggil orang-orang yang disampaikan saksi. Ketiga, melalui penelusuran peristiwa. Hingga kini, KPK belum akan memintai keterangan Anas. (ken/dyn/sof/c4/ca)

Sumber: