SBY Menata Demokrat tanpa Anas

Izin Sakit di Pertemuan dengan DPD JAKARTA - Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono langsung tancap gas. Dua hari setelah memutuskan mengambil alih segala kewenangan strategis partai, termasuk yang dipegang Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum, seluruh pimpinan DPD se-Indonesia langsung dikumpulkan. Di depan semua jajaran Majelis Tinggi minus Anas Urbaningrum, kemarin malam (10/2), para pimpinan partai di tingkat provinsi itu diminta menandatangani pakta integritas. Berisi 10 komitmen kader atas sejumlah hal. “Ketua umum PD yang juga wakil ketua Majelis Tinggi Pak Anas Urbaningrum berhalangan hadir, mengirim berita karena beliau sakit,\" kata SBY di awal sambutanya sebelum penandatanganan pakta integritas di kediaman Cikeas tadi malam. SBY menegaskan, kalau mantan ketua umum PB HMI itu telah diundang. \"Dan sekali lagi, memang (Anas, red) berhalangan karena sakit,\" tandas presiden RI itu. Selain mengabarkan absennya Anas, di awal sambutannya, SBY juga sempat menyinggung sejumlah komentar dan kritik yang dialamatkan pada dirinya beberapa waktu terakhir. Khususnya, terkait dengan keputusan mengambil alih kepemimpinan Demokrat pada posisi yang masih menjabat sebagai presiden. \"Saya pastikan ke hadapan rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan tugas saya menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara,\" tegas SBY. Menurut dia, selama 8 tahun terakhir semenjak terpilih sebagai presiden pada 2004 lalu, pihaknya secara pribadi amat jarang mengikuti dan menjalankan aktivitas kepartaian. Kecuali, pada momen-momen tertentu semisal acara ulang tahun atau event khusus partai lainnya. \"SBY lantas menyinggung, status sejumlah presiden dan wakil presiden terdahulu. Mulai dari Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla yang masih menjabat sebagai petinggi partai masing-masing saat menjabat. \"Saya mendengar komentar negatif justru dari luar PD, yang mempertanyakan mengapa harus ada penyelamatan seperti ini. Tapi biarkanlah, dengan niat yang baik kami tetap bekerja menyelamatakan partai,\" sindir SBY. Berbeda dengan saat menyampaikan hasil rapat Majelis Tinggi pada 8 Februari 2013 lalu, pada kesempatan menyampaikan inti pertemuan dengan para pimpinan DPD tersebut, jajaran Majelis Tinggi semuanya turut mendampingi. Mulai dari Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik, Waketum DPP Max Sopacua dan Jhonny Allen Marbun, Sekjen DPP Edhie Baskoro Yudhoyono, Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto. Mereka duduk berjejer mengapit SBY. Pakta integritas rencananya diedarkan kepada seluruh kader Demokrat, mulai pusat sampai daerah, untuk ditandatangani. Baik mereka yang kini tengah mengemban tugas di jajaran partai, pemerintahan (eksekutif atau legislatif), maupun yang tengah menjalani profesi dan pekerjaan lain di luar pemerintahan. Di antara sepuluh poin yang ada, empat poin terakhir khusus memuat pakta seputar persoalan korupsi dan kejahatan moral. Poin ketujuh, misalnya. Di situ dimuat ketentuan bahwa kader yang menjadi pejabat publik wajib mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi termasuk suap yang merugikan negara. Juga, mencegah dan menghindarkan diri dari narkoba, asusila, dan pelanggaran berat yang lain. Poin selanjutnya, bila ada yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan berat lainnya, setiap kader harus siap menerima sanksi dari partai. Hal tersebut mengacu pada kode etik partai yang ditetapkan pada 24 Juli 2011. \"Bila saya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di PD,\" kata SBY membacakan isi pakta integritas. Atau, lanjut dia, siap menerima sanksi dari jajaran kepartaian oleh dewan kehormatan (DK) partai. Sebagai penutup, pakta integritas menyertakan komitmen setiap kader tanpa terkecuali untuk menandatangani. \"Saya siap menerima sanksi organisasi jika saya menolak menandatangani pakta integritas ini, atau jika saya melakukan penyimpangan dan pelanggaran dengan apa yang telah saya lakukan,\" tambah SBY. (dyn)

Sumber: