Menlu Anyar Lebih Tegas

Kocok Ulang Kabinet Jepang TOKYO - Pemerintahan Perdana Menteri Naoto Kan mengambil langkah berani untuk menghadapi ketegangan diplomatik dengan Tiongkok soal sengketa wilayah di Laut China Selatan. Kan mengganti Menteri Luar Negeri Katsuya Okada dengan sosok yang dikenal lebih tegas dalam berdiplomasi, Seiji Maehara. Maehara (48), dikenal sebagai politisi ambisius yang selalu menjaga harga diri bangsa dalam berbagai kebijakannya. Sebelumnya dia menjabat menteri transportasi dan pertanahan sejak setahun lalu tatkala Partai Demokratik Jepang (DPJ) berhasil menumbangkan dominasi LDP. Sejumlah pihak yakin, sifat Maehara yang “tinggi hati” akan terus dipertahankan dalam menghadapi memburuknya hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Itu terkait dengan kasus tabrakan kapal nelayan Tiongkok dengan dua kapal patroli Jepang, di wilayah sengketa. “Tidak ada masalah perbatasan teritorial di Laut China Selatan, apa pun bentuknya,” ujarnya sebelum menginspeksi dua kapal patroli laut di Pulau Ishigaki, tempat kapten kapal nelayan Tiongkok ditahan. “Kami harus mengambil langkah yang kaku dan tegas dalam menghadapi ancaman apa pun terhadap kedaulatan Jepang,” tegas dia. Maehara juga dikenal dengan ketegasannya saat menghadapi Korea Utara. Itu tak lepas dari program nuklir dan senjata rudal Korut. Selain itu, dia berdiri di depan saat sejumlah warga Jepang menjadi korban penculikan di Korut. Sebagai menteri transportasi, Maehara menjadi motor upaya untuk kembali membangkitkan maskapai Japan Airlines dan membantu Toyota Motor melewati krisis penarikan masal produknya. Maehara jugalah sosok di balik sikap tegas pemerintahan Kan yang menolak mengunjungi Kuil Yasukuni, yang kontroversial karena dianggap dibangun untuk menghormati penjahat perang. Dia juga mengusulkan agar pemerintah membangun kuil tandingan. Maehara mendukung revisi konstitusi Jepang yang cenderung bersifat antiperang sebagai instrumen dasar kebijakan luar negeri. Dia malah berpikir untuk mengubah karakter militer Jepang sebagai pasukan pertahanan militer. Dari Beijing dilaporkan, sebuah kelompok patriotis menyatakan tidak berencana untuk menggelar aksi anti-Jepang hari ini (18/9) saat perayaan Insiden Mukden 1931. Perayaan itu memperingati titik tolak pendudukan Jepang di wilayah timur laut Tiongkok. “Kami tidak ada rencana aksi,” tegas Li Nan, juru bicara Federasi Pertahanan Kepulauan Daiyou, kepada Agence France-Presse kemarin (17/9). “Kami menerima sebuah SMS dari kelompok demonstran di daratan Tiongkok bahwa semua aksi yang rencananya digelar Sabtu dibatalkan. Saya rasa, otoritas Tiongkok khawatir, aksi-aksi tersebut malah akan memancing masalah,” terang Chan Miu-tak, ketua Komite Aksi untuk Mempertahankan Kepulauan Daiyou di Hongkong. Meski demikian, tambah Miu-tak, aksi kelompoknya akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. (cak)

Sumber: