Kerugian Bencana Sulteng Lebih dari Rp10 Triliun

JAKARTA- Korban tewas akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) lebih dari seribu orang. Hingga Kamis (4/10), puluhan ribu orang hidup di tenda pengungsian. Namun demikian, pemerintah pusat tidak meningkatkan statusnya sebagai bencana nasional. Gempa dan tsunami di Sulteng hanya bencana daerah. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho. Menurutnya tak ditetapkannya gempa dan tsunami di Palu menjadi bencana nasional karena berbeda dengan bencana tsunami di Aceh 2004 lalu. Sebab, sebagian roda pemerintahan Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, masih berjalan. ”Masih banyak pemerintahan yang jalan. Gempa bumi dan tsunami di Sulteng yang terdapat di Palu, Donggala, Parigi Moutong, Sigi, kemudian kota lainnya adalah bencana daerah,” katanya kepada wartawan di Gedung BNPB, Pramuka, Jakarta Timur. Sutopo juga mengatakan, beberapa bencana seperti gempa bumi Jogjakarta 2006, gempa bumi Sumatera Barat 2009 dan erupsi Merapi 2010 juga pernah ditetapkan sebagai bencana daerah. Meski, menurut Sutopo, pemerintah kala itu juga menyatakan menerima bantuan internasional. “Declare Indonesia menerima bantuan internasional. Itu kewenangan ada di presiden. Saat (bencana-bencana) itu presiden juga menyatakan welcome menerima bantuan internasional sesuai kebutuhannya,” terangnya. Tidak hanya itu, Sutopo yakin Indonesia masih sanggup melakukan penanganan darurat di Sulawesi Tengah, termasuk untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. “Yang penting bukan status bencana, tapi penanganannya. Pemerintah Indonesia potensi nasional masih sanggup mengatasi penanganan darurat bencana di Sulteng,” katanya. Sutopo menambahkan, untuk percepatan penanganan darurat hingga H+6 adalah dengan melanjutkan evakuasi pencarian dan penyelamatan korban. Lalu penanganan medis, rumah sakit lapangan, dan penangananan jenazah. “Kemudian kita juga akan distribusikan logistik ke pengungsi, kemudian percepatan infrastruktur. Baik itu jalan, listrik, pelabuhan, bandara, telekomunikasi dan juga pasokan BBM. Selanjutnya penanganan bantuan internasional,” jelasnya. Sementara soal keruagian, BNPB memastikan kerugian akibat gempa bumi dan tsunami Sulteng lebih dari Rp10 triliun. Sutopo menilai kerugian tersebut merujuk pada bencana di Lombok, NTB, yang menelan biaya Rp18,8 triliun. Alasannya karena tingkat keparahan di Sulteng tak jauh berbeda dengan yang terjadi di Lombok. “Selain proses evakusi, kami juga telah menurunkan tim menghitung kerugian, dampak dari gempa dengan metode quick qount. Data tentu akan bergerak dinamis, dengan melihat aspek dari kerusakan bangunan, infrastruktur dan sektor ekonomi produktif, rasio penduduk dan aspek lainnya,” ungkapnya. Metode ini juga diterapkan pada percepatan pembangunan yang dilakukan di Lombok hingga 2020. Kepala Biro Perencanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Abdul Haris mengatakan, luasnya wilayah gempa dan tsunami di Sulteng menjadi kendala pihaknya dalam melakukan pertolongan. “Selain itu alat berat tidak dapat masuk di beberapa titik karena akses jalan tertutup,” ucapnya. Selain itu Abdul Haris juga menyampaikan, pasokan listrik yang terbatas menjadi kendala. “Kita menggunakan pasokan listrik dari generator set (genset, red),” katanya. Meski banyak menemui kendala, Abdul Haris mengaku pihaknya dengan ratusan personel tetap melakukan pencarian dan pertolongan. “Personel kita ada 477 orang dengan rincian dari 295 orang dari Basarnas kantor SAR Palu, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado. Dan ada 182 potensi SAR dari Jakarta dan berbagai kantor SAR,” jelasnya. (af/fin)

Sumber: