Pemkab Kuningan Revitalisasi 5 Pasar Desa
KUNINGAN – Jika sebelumnya banyak pasar desa yang kondisinya mengenaskan dan jauh dari kesan layak, kini secara perlahan mulai berubah. Ini tidak terlepas dari komitmen Pemkab Kuningan yang berupaya memperbaiki pasar desa yang tersebar di berbagai kecamatan. Untuk tahun ini, perbaikan atau revitalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap lima pasar desa tersebar di beberapa kecamatan. Program revitalisasi pasar desa ini demi meningkatkan kesejahteraan warga pedagang pasar tradisional, dan anggarannya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) yang dikucurkan pemerintah pusat. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Agus Sadeli melalui Kabid Perdagangan Erwin Irawan mengatakan, pemerintah daerah berkeyakinan, langkah revitalisasi pasar desa ini sebagai upaya agar mampu bersaing dengan pasar modern. Sekaligu memberikan kenyamanan dan kebersihan di area pasar tradisional. “Masih banyak pasar desa yang kondisinya membutuhkan penanganan. Hanya saja anggaran yang dimiliki Kabupaten Kuningan terbatas. Solusinya yakni mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Alhamdulillah tahun ini ada lima pasar desa yang direvitalisasi,” terang Erwin. Pembenahan pasar tradisional itu, kata dia, masuk program prioritas, sebagai wujud peningkatan ekonomi kerakyatan. Kemudian juga untuk membuat ekonomi masyarakat semakin kuat. “Ada lima pasar desa yang direvitalisasi yakni Kutawaringin, Selajambe, Garawangi, Maleber dan Cihirup. Anggaran sendiri dari DAK (Dana Alokasi Khusus), kalau melihat pagu anggaran itu Rp5,9 miliar tapi karena ada nilai kontrak dan sebagainya jadi di bawah angka tersebut,” jelas Erwin kepada Radar di lokasi rehab Pasar Desa Maleber, Rabu (10/10). Dia juga menjelaskan, bahwa program revitalisasi pasar desa, merupakan kebijakan pemerintah daerah, akibat masih banyak pasar-pasar tradisional yang perlu direvitalisasi. Tahun ini yang mendapat revitalisasi pasar desa dari DAK hanya berjumlah lima. “Masing-masing anggaran yang digunakan yakni untuk Pasar Desa Maleber nilai kontraknya Rp 1,1 miliar, Pasar Desa Selajambe Rp 876 juta, Pasar Desa Kutawaringin Rp 1,1 miliar, Pasar Desa Garawangi Rp 1,1 miliar, dan Pasar Desa Cihirup Rp 799 juta. Sistem sewa atau seperti apa nantinya itu diserahkan ke pihak desa. Karena yang mengelola nanti pemerintah desa,” katanya. Namun yang jelas, kata Erwin, para pedagang lama yang telah menempati kios-kios di pasar tersebut harus menjadi prioritas utama. Targetnya, rehab pasar desa khususnya di Maleber bisa rampung pada 9 November. “Sekarang masih terus dikerjakan pembangunannya. Nantinya para pedagang lama mendapat prioritas untuk menempatinya. Tapi semua itu juga diserahkan kembali ke desa selaku pengelola pasar desa. Seperti apa konsepnya, itu kewenangan dari pemdes yang memiliki pasar desa. Kami hanya membantu merevitalisasi pasarnya saja agar jauh lebih modern dan bersih,” paparnya. Sementara itu, Kepala Desa Maleber Sulaeman mengaku cukup senang dengan adanya program revitalisasi pasar desa. Bahkan, dari jumlah semula hanya 21 kios setelah direhab bertambah menjadi 24 kios. “Kios sendiri sebelumnya berukuran 4x5 meter, sekarang menjadi 3x3 meter sesuai standar pasar desa. Sistemnya sendiri bahwa sesuai aturan untuk aset desa itu kan harus dimanfaatkan, jadi bisa disewakan dan hasilnya itu bisa untuk pembangunan desa juga, dan ini ada aturan peraturan desanya terkait aset desa,” terangnya. Terkait pengelolaan pasar desa, kini masih mengandalkan pihak pengelola pasar, walaupun sudah mulai mewacanakan akan dikelola oleh BUMDes. “Intinya kami pemerintah desa sangat bergembira, karena memang tidak punya anggaran untuk revitalisasi ini. Adanya rehab pasar desa, kita bersyukur karena bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Maleber,” ungkapnya. Pihaknya menjanjikan, akan memprioritaskan bagi pedagang lama untuk menempati kios-kios yang telah selesai dibangun. Ditambah bagi pedagang yang berjualan di pinggiran jalan atau trotoar, akan ditertibkan untuk dapat menempati kios-kios di dalam pasar desa. “Kita akan upayakan pedagang yang berjualan di trotoar itu masuk, sehingga tidak ada lagi yang berjualan di badan jalan. Lalu kalau melihat anggaran sih sebetulnya kurang ya, kita punya blue print untuk penataan keseluruhan itu hampir Rp6 miliar, termasuk penataan lahan parkiran dan lainnya,” tutupnya. (ags)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: