Opsi Bubarkan KCMS

Anggota Dewan Nilai Program Sia-sia dan Tidak Optimal KEJAKSAN - Ketidakmampuan pemerintah Kota Cirebon dalam mengelola program Kartu Cirebon Menuju Sejahtera (KCMS) kembali dikritisi oleh wakil rakyat. Anggota Komisi C DPRD Kota Cirebon, H Sumardi mengatakan, keberadaan KCMS tidak dirasakan manfaatnya setelah kurang lebih satu tahun beroperasi. Masyarakat, jelas politisi PAN ini masih banyak yang bingung dalam menggunakan KCMS dan banyak pula masyarakat yang tidak ter-cover KCMS. “Dari awal di dewan, ini (KCMS, red) sampai sekarang masih nggak beres-beres. Bubarkan saja KCMS ketimbang tidak produktif. Masyarakat banyak yang tidak ter-cover,” ujarnya di Griya Sawala, kemarin (18/3). Dijelaskan Sumardi, selama ini banyak masyarakat yang mempertanyakan dan bingung terhadap pelayanan atau kegunaan KCMS. “Kalau perlu kembalikan saja ke SKTM. Jangankan masyarakat, dewan saja kadang bingung saat KCMS sendiri seolah mandul,” bebernya. Dia pun menyarankan adanya pergantian sistem dalam hal pemberian jaminan sosial pada masyarakat Kota Cirebon. “Saya rasa seharusnya untuk kesehatan misalnya, cukup pakai KTP saja. Kalau memang dia KTP-nya orang kota, dan mau ditempatkan di kelas 3, ya langsung saja diterima dan dilayani gratis, biar nggak repot kayak sekarang,” jelasnya. Senada, anggota Komisi C DPRD Kota Cirebon lainnya, Yusuf Erman menilai, dalam perjalannya KCMS memang dirasa kurang optimal. Padahal, bila dilihat dari rencana programnya, KCMS adalah sesuatu hal yang sangat baik. “KCMS itu kan programnya, ya isinya bagaimana pengabdian dan pelayanan pemerintah pada masyarakat, dan saat ini sata bisa menyebutnya kurang optimal karena masih saja ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan,” tuturnya. Diterangkan Yusuf, kunci dari pelaksanaan KCMS adalah koordinasi antar OPD. Karena dalam perjalanannya KCMS melibatkan banyak OPD seperti Dinsosnakertrans, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPS dan Bappeda. Ketua Fraksi PDIP ini pun berpesan, sambil menunggu penerapan BPJS di tahun 2014, instansi pemerintah terkait KCMS haruslah memberikan pelayanan yang lebih optimal. “Sebelum BPJS dimulai masih ada waktu sembilan bulan yang harus diisi dengan pelayanan yang optimal, dan saya harap pemerintah bisa melakukan hal itu,” ucapnya. Wakil Ketua Komisi C DPRD, Andi Riyanto Lie SE menambahkan, dia berpendapat program KCMS gagal. Bahkan, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan wali kota, Komisi C sudah memasukkan kegagalan KCMS sebagai preseden buruk pemerintahan Wali Kota Subardi. Program pemkot itu tidak berjalan lancar. Bukan karena tidak ada biaya, melainkan karena rendahnya koordinasi dan kerja sama antar masing-masing SKPD. “Dan itu terkesan dibiarkan. Ada pembiaran dalam hal ini,” tandasnya. (kmg/ysf) Foto: Yusuf Suebudin/Radar Cirebon KCMS GAGAL. Komisi C mengadakan rapat dengan dinsosnakertrans membahas kegagalan KCMS dalam melindungi kesehatan masyarakat, kemarin.

Sumber: