DPRD Ajak PNS Pemkab Cirebon Kembali Semangat Kerja

CIREBON-Aparatur Sipil Negera (ASN) Kabupaten Cirebon harus bangkit. Kerja seperti biasa. Kerja melayani masyarakat.  Biarlah kasus OTT yang menjerat Sunjaya Purwadisastra berproses di KPK. Tidak perlu ada ketakutan. Apalagi sampai menghambat pekerjaan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj Yuningsih MM. “Sudahlah, jangan terus- terusan begini. Senin depan, mudah-mudahan segar lagi. ASN di Kabupaten Cirebon lebih termotivasi lagi karena sudah punya orang tua, yakni penjabat bupati yang sudah ditunjuk Kemendagri,” ujar Yuningsih. Yuningsih mengakui, pasca OTT itu mengganggu kinerja ASN di Kabupaten Cirebon. Dan, sambungnya, para ASN harusnya tak terganggu. Apalagi sampai terkesen masih terus tiarap. Padahal, banyak tugas yang harus dikerjakan demi pelayanan pada masyarakat. “Memang tidak semua ASN tiarap. Hanya 70-80 persen saja. Tapi secara psikologis mereka yang berada di dinas-dinas tertentu trauma karena pernah digeledah oleh KPK,” kata Yuningsih. Yuningsih mengimbau kepada ASN untuk melupakan persoalan tersebut. Bahkan, ia mengajak mereka kembali bangkit. Tidak perlu takut dibayang-bayangi soal OTT KPK. “Yang penting kita fokus kerja. Tidak perlu terus- terusan larut dalam ketakutan. Gerbong kita masyarakat loh. Jumlahnya ribuan. Kasihan masyarakat butuh pelayanan,” jelasnya. OTT KPK terhadap Sunjaya, sambung politisi PKB itu, ada hikmahnya. Terutama untuk perbaikan Kabupaten Cirebon. “Jadikan kasus ini sebagai pembelajaran berharga untuk menjadikan Kabupaten Cirebon clean and clear,” pungkasnya. Senada dikatakan Plh Bupati yang juga Sekda Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno. Ia menekankan kepada para ASN untuk fokus kerja memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin. “Ayo semangat bekerja. Bersama-sama melayani warga Kabupaten Cirebon,” ujarnya. Kabag Pemerintahan Pemkab Cirebon Dodi Mulyono mengatakan keputusan Kemendagri yang menunjuk Pj Bupati Cirebon sangat berpengaruh pada jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon. Sebab, menyangkut kebijakan. “Sangat berpengaruh. Karena bisa menyelamatkan jalannya roda pemerintahan mengingat APBD Perubahan bisa segera ditandatangani,” jelasnya. Ia mengatakan,  harusnya pelantikan Pj Bupati Cirebon disegerakan. Tidak mesti rapat persiapan lagi. Sebab, jika tak mengulur waktu, setidaknya Senin depan Pj Bupati sudah dilantik. “Mending rapat persiapan itu besok (hari ini, red) atau lusa. Biar Senin bisa dilantik. Dan APBD Perubahan serta penandatanganan perda dapat segera dilakukan,\" tandasnya. Terpisah, Kabag Humas Pemkab Cirebon Iwan Ridwan Hardiawan MSi mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan tentang ditunjuknya Dicky Saromi sebagai Pj Bupati Cirebon. “Kita hanya mendapatkan surat undangan rapat persiapan pelantikan penjabat bupati dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Tanpa menyebutkan nama penjabat bupati yang sudah ditunjuk,” ujarnya. Iwan juga mengatakan pihaknya belum mengetahui rencana waktu pelantikan. “Rapat persiapan pelantikan dilakukan pada hari Senin (19/11) di Bandung,” tutur Iwan. Sementara itu, penunjukan Kepala BPBD Jawa Barat Dr Ir Dicky Saromi MSc sebagai Pj Bupati Cirebon disambut baik para wakil rakyat. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi ST mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah cepat Kemendagri menunjuk Dicky Saromi untuk jadi Pj Bupati Cirebon. Walaupun, lanjut Junaedi, di sisi lain ada sedikit waswas. Sebab, keputusan Kemendagri tak melihat status bupati Cirebon yang masih tersangka. “Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Sunjaya masih bupati sampai penetapan terdakwa. Jadi, apakah benar Kemendagri mengeluarkan SK menunjuk Pj Bupati Cirebon,\" ujar Junaedi. Menurutnya, ini masih menjadi perdebatan di internal DPRD. Terutama soal landasan hukum yang digunakan Kemendagri dalam mengangkat Pj bupati. “Kami akan menanyakan langsung kepada Kemendagri apa yang menjadi dasar ditunjuk Pj Bupati Cirebon begitu cepat. Landasan yang digunakan apa? Atau sudah dilakukan kajian secara mendalam oleh orang-orang Kemendagri itu sendiri. Nanti kita akan tanyakan ini ke Kemendagri,\" katanya. Seperti diberitakan, Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukkan Pj Bupati Cirebon. Yang ditunjuk adalah Dicky Saromi, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat. (sam/den)

Sumber: