IPP Sebut Peresmian Pasar Drajat Formalitas, yang Penting Difungsikan

CIREBON-Setelah menunggu hampir setahun, akhirnya ada sinyalmen positif terkait dengan hibah bangunan Pasar Drajat. Revitalisasi yang selesai akhir tahun 2017 itu, diharapkan segera dapat dioptimalkan. Kementerian Perdagangan RI dalam waktu dekat mengundang Pemerintah Kota Cirebon untuk memproses hibah. \"Kami diundang, ke kementerian di Jakarta. Masih ada proses hibah yang harus diselesaikan,\" tutur Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disdagkop-UKM) Ateng Rojudin kepada Radar Cirebon. Namun demikian, dalam pertemuan itu belum tentu dilakukan proses hibah. Setidaknya, menurut Ateng, ini adalah langkah maju. Setelah menunggu cukup lama, adanya serah terima proyek tersebut. \"Kita diminta bawa stempel dan suratnya,\" terangnya. Dari informasi yang dihimpun Radar Cirebon, dari ratusan pasar rakyat yang menjadi program kemendag, hanya sekitar 73 pasar saja yang dalam proses hibah. Tentu saja, hal ini menjadi progres menggembirakan bagi Pemerintah Kota Cirebon. Sebab, selama ini proses hibah bangunan selalu memakan waktu yang panjang. \"Ya alhamdulillah, ini perjuangan berhasil. Kami sering melakukan follow up terus ke kementerian. Mudah-mudahan segera diserahterimakan,” katanya. Sebagaimana diketahui, pembangunan Pasar Drajat sudah selesai diakhir tahun 2017. Bahkan masa pemeliharaan oleh kontraktor selama enam bulan juga sudah habis. Namun pelimpahan aset dari kemendag tak kunjung dilakukan. Hal ini yang membuat beberapa fungsi ruangan yang sudah ada belum difungsikan. Pasar Rakyat Drajat sendiri memiliki ruangan sebagai sarana penujang pasar yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan memiliki ruangan khusus menyusui, ruangan pos kesehatan, ruangan ATM, musala, toilet hingga rumah potong hewan. Ketua Ikatan Pedagang Pasar Drajat, Ahmad Tobroni menyampaikan, hingga kini ruangan tersebut belum difungsikan. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Berintan sebagai pengelola pasar masih menunggu serah terima dari kemendag. Meskipun demikian pedagang sudah menempatinya sejak Februari 2018. Menurut Tobroni, pasca kewajiban pemeliharaan gedung oleh kontraktor habis, bangunan pasar belum ada untuk pemeliharaan dan perawatan gedung. Begitupun retribusi kepada para pedagang belum dipungut oleh perumda. “Kalau kami pedagang sudah tak peduli lagi adanya peresmian. Itu kan formalitas saja, yang penting ini bisa difungsikan fasilitasnya untuk pedagang,” tukasnya. Selain itu, karena belum ada penyerahan dari kemendag, pedagang juga tidak bisa mengubah banguan pasar. Terutama pedagang yang menempati dua kios. Mereka mengeluhkan karena ruangan kios terlalu kecil. Sementara pedagang yang memiliki dua kios, tak bisa membobok tembok, agar ruangan menyatu. “Karena masih barang milik negara, kita tak boleh membobok tembok,” terangnya. Saat ini, ada 80 pedagang yang menempati kios, dan 115 pedagang yang menempati lapak petian. Saat diperbaiki dari anggaran kemendag, para pedagang pasar masih memiliki sisa kontrak hingga delapan tahun. (jml)

Sumber: