Sejumlah Daerah Sudah Umumkan Hasil SKD CPNS

CIREBON-Pemerintah pusat dikabarkan mempertimbangkan opsi perangkingan dalam penentuan kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Opsi ini diambil memperhatikan angka kelulusan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sangat rendah. Padahal, seleksi masih menyisakan rangkaian tes kompetensi bidang dan tahapan lain. Kendati demikian, keputusan pemerintah pusat terkait sistem kelulusan belum diterima tingkat daerah. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Drs H Anwar Sanusi MSi mengaku masih menantikan informasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). \"Kita sebetulnya sudah pro aktif menanyakan langsung, lewat telepon juga. Tapi belum ada update,” ujar Anwar kepada Radar Cirebon. Meski demikian, di sejumlah website pemerintah daerah seperti bkd.jatengprov.go.id, bkd.jatimprov.go.id, bkd.bali.go.id dan lainnya, beberapa sudah mengumumkan hasil sementara kelulusan SKD. Tapi, banyak juga kementerian dan pemerintah daerah yang belum membuat pengumuman SKD. Di lain pihak, Akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dr Yayat Supriatna MAg menilai, wajar kalau sistem passing grade peserta banyak yang tidak lulus. Pasalnya, dari ketiga tes SKD yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) peserta harus punya nilai di atas passing grade pada masing-masing tes. “Dua tes nilainya besar, satunya di bawah passing grade, ya tidak lulus,” jelasnya. Soal opsi ranking, Yayat mengusulkan agar mengacu pada nilai yang paling sedikit kekurangannya dari passing grade. Bukan perangkingan dari nilai komulatifnya yang paling tinggi. Perankingan seperti ini, sesuai dengan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang menginginkan rekrutmen ASN/CPNS. Di mana CPNS yang dicari, bukan hanya pintar secara keilmuan, tapi juga memiliki karakter pribadi baik dengan wawasan kebangsaan yang baik pula. Untuk opsi penurunan passing grade, Yayat sangat tidak setuju. Karena bisa timbul anggapan bahwa ASN yang dihasilkan mengalami penurunan kualitas. Apalagi formasi yang dibutuhkan kebanyakan untuk guru. Nantinya akan timbul pertanyaan; apakah rela anak-anak kita dididik oleh guru yang tidak berkualitas? Bagaimana nanti generasi penerus kita? Kemudian untuk tenaga kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan dan menyangkut hidup orang lain, harus diisi dengan ASN yang berkualitas juga. \"Kalau passing grade turun, ini preseden buruk. Pemerintah dan bisa dianggap plin plan,” tandasnya. (gus)

Sumber: