Sulit Kembangkan Sektor Pariwisata, Pemkab Cirebon Cuma Punya Satu Objek Wisata

CIREBON–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengaku kesulitan mengangkat dan mengembangkan sektor pariwisata. Pasalnya, dari sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Cirebon, Pemkab hanya punya satu lokasi yang benar-benar milik Pemkab sementara sisanya merupakan milik swasta dan pemerintah desa. Hal tersebut disampaikan Kadisbudparpora Kabupaten  Cirebon H Hartono saat ditemui Radar Cirebon. Menurutnya, kewenangan Pemkab terbentur dengan paraturan untuk penganggaran pengambangan kawasan wisata yang sudah ada di Kabupaten Cirebon. “Yang jadi catatan di penghujung tahun 2018 adalah kita akui kita kesulitan kembangkan sektor wisata, kita hanya punya satu lokasi di Banyu Panas Palimanan, sementara sisanya bukan milik Pemkab, Kita tidak bisa support maksimal, kita terbentur kewenangan,”ujarnya. Menurutnya, dalam hal support melalui dinas yang ia pimpin, Pemkab Cirebon paling hanya bisa membantu support kegiatan dan publikasi saja selebihnya ada aturan yang membatasi pengambangan dengan menggunakan anggaran dari APBD. “Bahkan wisata religi terbesar di Kabupaten yakni Gunung Jati, itu bukan milik Pemkab, itu aset Keraton dan kita tidak bisa kembangkan lebih besar karena bukan aset Pemkab,”imbuhnya. Untuk tahun 2019, pihaknya pun berencana akan melakukan pendekatan kepada instansi, lembaga ataupun Pemdes pemilik objek wisata agar asetnya bersedia diserahkan ke Pemkab untuk pengembangannya. “Kita mau lobbi desa dan lembaga lain, bagaimana caranya kepemilikannya bisa dijadikan milik Pemkab, bsia dengan metode ruslagh atau ganti lahan, ini agar kita bisa maksimal dalam pengembangan kawasan wisata, kalau seperti ini terus wisata kita akan jalan ditempat,” bebernya. Diakuinya, meskipun pengembangan kawasan wisata yang merupakan aset milik desa bisa dikembangkan lewat dana desa namun menurutnya hal tersebut tak akan efektif. Pasalnya, selain biaya yang dibutuhkan cukup besar, akan sangat sulit membagi dana desa untuk kepentingan prioritas dalam pembangunan infrastruktur dan untuk pengambangan kawasan wisata. Sementara itu, aktivis Cirebon Timur Rizky Pratama mengatakan Pemkab harus mendorong penganggaran dana desa untuk mengembangkan potensi wisata. Hal ini menurutnya, bisa mendongkrak PAD desa setempat dan keuntungannya bisa digunakan untuk mengembangkan sektor lainnya. “Ini sudah mulai dilakukan di daerah lain, contohnya desa Ponggok yang bergeliat setelah sektor pariwisatanya berhasil berkembangkan dengan bantuan dana desa, disini juga bisa asalkan dikelola oleh orang-prang yang mempunyai kapasitas,” ungkapnya. (dri)

Sumber: