Isu HAM Papua Bisa Dimanfaatkan Pihak Luar Negeri

JAKARTA - Mabes Polri disibukkan menelusuri 20 pemilik akun media sosial propaganda yang berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Media ini terus gencar meneror ketidaktahuan warganet atas pembantaian 30 karyawan Istaka Karya di Nduga, awal Desember lalu. Hal ini membuat publik melihat gerak polisi masih jalan di tempat dalam menindak kelompok tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakt Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, meski operasi penyergapan telah dilakukan, simpatisan KKB masih gencar kampanye kemerdekaan Papua ke luar negeri. Isi akun didominasi sejumlah foto kekerasan yang seolah dilakukan aparat kepada warga Papua yang hingga kini kebenarannya masih diragukan. \"Kita belum bisa merilis namanya dong. Sekarang tim IT sedang mem-profile akun-akun yang digunakan oleh kelompok KKB dalam melakukan propaganda. Baik melalui akun-akun di YouTube, Facebook dan Twitter. Ada 20 akun yang dipakai,\" ujarnya saat kepada wartawan, Senin (17/12). Ditambahkan, dari tiga aplikasi media sosial yang dipakai, didominasi oleh Facebook. Agar bisa diterima masyarakat internasional, rata-rata berbahasa Inggris. \"Kita sudah bekerja sama dengan Kominfo, Badan Cyber dan Sandi Negara untuk men takedown. Sekarang dunianya IT mereka juga menggunakan IT. Jadi perang cyber-nya di situ. Oleh karena itu kita antisipasi jangan sampai dibiarkan begitu saja,\" terangnya. Menanggapi hal tersebut, Kriminolog Adrianus Meliala melihat, gerakan propaganda lewat media cyber adalah tren baru gerakan kemerdekaan Papua. Kombinasi antara perang gerilya di hutan dan propaganda lewat media sosial makin menunjukkan eksistensi mereka tetap ada meski terus digerus lewat serangkaian operasi bersenjata. \"Meski demikian, ini butuh waktu, seefektif apa pengaruhnya. Lalu apakah dengan begini Polri akan lebih mudah melacaknya sehingga dia ketahuan, lalu kemudian disikat begitu saja? Atau justru dengan kondisi seperti ini kemampuan mereka untuk penetrasi makin bagus kemudian mengalahkan TNI? Jadi waktulah yang akan menjawabnya,\" jelasnya. Adrianus menilai, dalam menghadapi KKB, Polri sudah tidak mampu menuntaskan kasus penembakan beserta propaganda-propaganda yang ada. Pasalnya, pola kelompok tersebut tidak seimbang dengan kemampuan yang dimiliki polisi. \"Kalau Polri sih dari awal sebenarnya sudah menyerah karena kan lawannya bukan lawan yang cocok. Sebetulnya kalau mau jujur, sudah harus diserahkan kepada TNI. Tapi ya serba salah, nanti malah terbentur isu pelanggaran HAM. Jika itu terjadi secara strategis akan merugikan Indonesia,\" paparnya. (wn/fin/tgr)

Sumber: