Pasukan Kuning di Kabupaten Cirebon Mulai “Teriak” Kesejahteraan

CIREBON-Kesejahteraan para pasukan kuning atau petugas kebersihan di Kabupaten Cirebon, selama ini dinilai telah terabaikan. Padahal, mereka adalah tonggak utama yang menjaga daerah tetap bersih dan lingkungan asri. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH menyampaikan di Blok Kebon Sriog Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung ke dirinya. Apalagi, masyarakat di blok tersebut, selain mata pencahariannya sebagai pedagang nasi jamblang, buruh lepas, juga banyak yang bekerja sebagai tenaga honor petugas kebersihan Kabupaten Cirebon. \"Namun kondisi kesejahteraan mereka sangat memprihatinkan. Selama ini telah terabaikan. Padahal, tenaga mereka sangat dibutuhkan. Coba kalau mereka mogok, nggak mau kerja siapa yang ngangkut sampah, membersihkan jalan, menyiram tanaman?\" ujar Mustofa menyampaikan teriakan para pasukan kuning itu kepada Radar Cirebon. Pria yang akrab disapa Jimus itu menyampaikan, berdasarkan unek-unek para pasukan kuning tersebut dalam kunjungannya itu, mereka tidak pernah tepat waktu menerima gaji dari dinas yang menaungi mereka, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon. Sebab, katanya, mereka baru menerima gaji pada tanggal 20 setiap bulannya. Tidak seperti pekerja lainnya, yang menerima gaji di awal bulan. Selain itu, gaji mereka sejak masa almarhum Bupati Cirebon Dedi Supardi sampai sekarang tetap sama. Tidak pernah ada kenaikan, yakni Rp1,4 juta sebulan. Kemudian, kata politisi PDI Perjuangan itu, fasilitas penunjang yang mereka terima selama ini hanya susu sachet sebanyak 15 bungkus tiga bulan sekali. Sedangkan fasilitas yang dibutuhkan dan belum mereka terima yakni jas hujan, sarung tangan, sepatu boot, serta pakaian yang biasanya mereka terima di bulan Juni, sampai sekarang tidak ada kejelasan akan dapat atau tidaknya. \"Tak hanya itu, para pasukan kuning semasa kepemimpinan Bupati Dedi Supardi setiap Lebaran mendapat Rp200 ribu. Di masa Sunjaya cuma Rp100 ribu. Bahkan yang memprihatinkan, uang Rp100 ribu itu pun telat diterima oleh mereka. Ini sangat tidak sesuai dengan instruksi presiden,\" terangnya. Melihat kondisi demikian, ia mengaku akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka. Pihaknya meminta DLH agar bisa menganggarkan untuk kenaikan gaji, serta fasilitas yang dibutuhkan oleh pasukan kuning tersebut. (sam)

Sumber: