Kampung KB Jadi Program Unggulan Pemkab Cirebon

CIREBON - Sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo pada  (14/1) 2016 silam di Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh negeri telah menghasilkan ratusan Kampung KB. Menurut Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Supadi Priyatna, dari target  pembentukan Kampung KB di Kabupaten Cirebon sampai 2019, terdapat 1 Kampung KB di setiap 1 Kecamatan. Artinya, diharapkan dapat terbentuk 40 Kampung KB di Kabupaten Cirebon. “Fakta di lapangan, sampai dengan bulan Juni 2018 lalu, jumlah Kampung KB di Kabupaten Cirebon sudah mencapai 54 Kampung KB. Artinya, di setiap kecamatan sudah terbentuk 1-2 Kampung KB,” tuturnya. Implementasi dari Kampung KB sendiri, lanjut Supadi, diawali sejak Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dilantik pada (19/4) 2014 lalu. Bahwa Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (PKKBPK) merupakan unggulan pemerintah daerah yang dikemas dalam bentuk Kampung KB. “Berdasarkan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, ada 18 (delapan belas) program unggulan Bupati Cirebon, antara lain adalah Kampung KB,” lanjutnya. Kampung KB juga merupakan implementasi dari Nawacita Pemerintahan Joko Widodo dan HM Yusuf Kalla yakni Nawacita ke-3 “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Kemudian, Nawacita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Serta Nawacita ke- 8 yaitu  melakukan revolusi karakter bangsa. “Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat,” imbuhnya. Supadi juga menjelaskan, Kampung  KB  merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.  Tujuannya antara lain, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara. Kemudian, mewujudkan keluarga kecil berkualitas dan meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi. Berikutnya, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. “Prinsipnya, Kampung KB bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan,” jelasnya. Manfaat yang dirasakan masyarakat berkat adanya Kampung KB, lanjut Supadi, selain bisa mengentaskan kemiskinan juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan. “Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Seperti, seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangungan jalan dan jembatan, pembuatan KTP, penyediaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD, P2WKSS dan lain-lain,” imbuhnya. Kemudian, yang menjadi sasaran pembentukan Kampung KB adalah wilayah yang memiliki kategori kumuh, pesisir, daerah aliran sungai (DAS), bantaran kereta api, kawasan miskin, terpencil, perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata dan padat penduduk. “Sasaran subjek dan objeknya selain keluarga, juga ada pasangan usia dini, lanjut usia dan remaja. Sementara, sasaran sektoralnya adalah kepala desa/lurah, RT/RW, TP PKK, tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kader pembangunan lainnya,” bebernya. Oleh sebab itu, Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. “Kampung KB ini dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya mengubah sikap, perilaku dan cara berpikir (mindset) masyarakat ke arah yang lebih baik. Sehingga, kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya. Masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKS yang ada,” pungkasnya. (jun)

Sumber: