Soal CAR Free Day, Disdagkop-UKM Sebut Pedagang Bermobil Bukan Binaan Kita

CIREBON-Bagaimana Pemerintah Kota Cirebon mengatur Car Free Day (CFD) Jl SIliwangi dan Pasar Rakyat Stadion Bima? Meski sempat disebutkan akan melakukan rapat koordinasi lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD), namun ada benturan kewenangan. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop-UKM), merasa CFD dan pasar rakyat bukan kewenangannya. “Mereka kan pedagang bermobil. Itu bukan bagian dari binaan kita,” kata Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Disdagkop-UKM) Ir Hj Yati Rohayati kepada Radar Cirebon. Kendati demikian, dinas yang dipimpinnya siap terlibat dan berperan menata. Tapi ia juga mempertanyakan, CFD ini siapa yang mengadakan. Juga pengelolaannya. “Kami siap berperan menata CFD menjadi lebih baik. Tapi setelah ada kejelasan,” katanya. Di tempat terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Drs Andi Armawan, tidak menampik saat ini muncul persoalan di CFD. Tapi penataannya memang tidak bisa dalam waktu dekat. “Kita berusaha ingin humanis, bagaimana mereka bisa diajak bicara baik-baik,” ucapnya. CFD, kata dia, memang sempat ada wacana dipindahkan. Mengingat Jl Siliwangi terdapat rumah sakit dan memerlukan akses saat terjadi keadaan darurat. Juga ada hotel yang seringkali terganggu aksesnya, terutama di akhir pekan. Juga saat ada penutupan jalan karena kegiatan. Kalaupun dipindah, ia memandang hal itu bukan masalah. Banyak contoh di daerah lain, lokasi car free day pindah-pindah. Yang terpenting, di kota ada salah stau titik ada kegiatan untuk masyarakat jalan kaki, beraktivitas dan berkreativitas. “Kalau perlu car free night. Ini bisa jadi hiburan masyarakat. Tinggal analisa perhubungan dan polisi. Kita bisa meniru Surabaya. Asal semuanya komitmen,” tandasnya. (abd)

Sumber: