#YangGajiKamuSiapa: Digaji Pemerintah Seperti Kata Rudiantara? Begini Faktanya

Tagar \"Yang Gaji Kamu Siapa\" jadi topik yang paling banyak dibicarakan di Twitter hingga Jumat (1/2/2019) siang. Pangkalnya berasal dari pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada salah satu PNS dalam acara Kominfo Next di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1). Mulanya Rudiantara meminta PNS Kominfo untuk memilih stiker sosialisasi pemilu yang akan ditempel di kompleks kementerian. Ada dua pilihan stiker. Salah seorang perempuan PNS kemudian memilih nomor 2. Ia lalu diminta maju oleh Rudi. Alih-alih menjelaskan kenapa dia memilih stiker nomor dua, yang dikatakan PNS itu malah menjurus ke soal pilpres. \"Mungkin terkait keyakinan saja, pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan oleh nomor dua,\" kata dia. Mendengar jawaban itu, Rudiantara meminta PNS tersebut kembali duduk. Tapi sebelum sampai ke tempat duduknya, Rudiantara kembali memanggil dan berkata dengan nada meninggi: \"Bu! Bu! Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Hah?\". Mendapat jawaban dari si PNS, Rudiantara langsung menyahut. \"Bukan yang keyakinan ibu? (nomor 02) Ya sudah makasih,\" kata Rudiantara. Video adegan itu kemudian menyebar di media sosial Twitter dan mendapat banyak tanggapan. Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik pernyataan Rudiantara. Sebagai kader partai oposisi bersama Gerindra, PKS, dan PAN, Ferdinand menilai Rudiantara telah melakukan pidana pemilu dan pemaksaan kehendak. Dia melihat Rudiantara telah memaksa PNS untuk memilih Jokowi-Ma\'ruf. \"Rudiantara harusnya tahu bahwa gaji PSN dan juga gaji presiden serta gaji menteri bersumber dari APBN, dari uang rakyat, bukan uang pemerintah apalagi dianggap uang Jokowi. Ini kesalahan fatal,\" ujar Ferdinand,Jumat (1/2/2019).

Rudiantara tahu bahwa pernyataannya jadi peluru untuk menyerang Jokowi. Oleh karena itu Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu memberikan klarifikasi. \"Atas pernyataan \'yang menggaji pemerintah\', dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut, melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN,\" kata Ferdinandus, seperti dikutip dari Antara. https://twitter.com/ridlwandjogja/status/1091228981003612160?s=19 Baik Ferdinandus dan Ferdinand sebetulnya punya kesamaan: mereka menganggap bahwa yang menggaji PNS adalah rakyat lewat pajak mereka (sebetulnya PNS juga bayar pajak). Tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Betul bahwa gaji PNS dari APBN. Tapi APBN sendiri tak cuma bersumber dari pajak. Ada pendapatan-pendapatan lain di luar itu. Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, disebutkan kalau pendapatan negara berasal dari tiga hal: pajak, bukan pajak, hibah, baik dari dalam atau luar negeri. Pajak ada bermacam-macam, dan di sini kontribusi masyarakat. Beberapa jenis pajak yang paling populer adalah: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Pajak-pajak inilah yang keluar dari dompet-dompet kita. Sementara pendapatan non pajak salah satunya berasal dari BUMN. Terakhir adalah hibah atau pemberian sukarela. Ini bisa berasal dari luar atau dalam negeri; bisa dalam bentuk pinjaman program atau proyek. Seluruh penerimaan ini dikumpulkan jadi satu dan dialokasikan dalam belanja negara, termasuk untuk gaji dan tunjangan PNS yang pada 2017 lalu terealisasi Rp86,93 miliar. Baik Ferdinandus dan Ferdinand sebetulnya punya kesamaan: mereka menganggap bahwa yang menggaji PNS adalah rakyat lewat pajak mereka (sebetulnya PNS juga bayar pajak). Tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Betul bahwa gaji PNS dari APBN. Tapi APBN sendiri tak cuma bersumber dari pajak. Ada pendapatan-pendapatan lain di luar itu. Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, disebutkan kalau pendapatan negara berasal dari tiga hal: pajak, bukan pajak, hibah, baik dari dalam atau luar negeri. Pajak ada bermacam-macam, dan di sini kontribusi masyarakat. Beberapa jenis pajak yang paling populer adalah: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Pajak-pajak inilah yang keluar dari dompet-dompet kita. Sementara pendapatan non pajak salah satunya berasal dari BUMN. Terakhir adalah hibah atau pemberian sukarela. Ini bisa berasal dari luar atau dalam negeri; bisa dalam bentuk pinjaman program atau proyek. Seluruh penerimaan ini dikumpulkan jadi satu dan dialokasikan dalam belanja negara, termasuk untuk gaji dan tunjangan PNS yang pada 2017 lalu terealisasi Rp86,93 miliar. https://twitter.com/rudiantara_id/status/1091142937973387264?s=19 Sementara, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebut bahwa ini sudah menjadi jalan Allah yang ditunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui ucapan Menkominfo Rudiantara.  

Sumber: