Pemkot Buka 55 Formasi untuk Pegawai P3K

CIREBON-Kesempatan bagi para honorer untuk meningkatkan statusnya terbuka lebar. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pendaftaran dan penerimaannya akan dibuka Jumat (8/2). Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon Anwar Sanusi SPd MSi mengatakan, P3K ini diprioritaskan untuk tenaga honorer yang telah mengabdikan dirinya. Terutama pada bidang penyuluh pertanian, pendidikan dan kesehatan. “Tiga bidang tersebut memang saat ini dibutuhkan oleh negara,” ujarnya kepada Radar Cirebon. Rekrutmen P3K ini menggunakan payung hukum Peraturan Pemerintah 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS). \"Untuk Kota Cirebon sendiri, formasi yang diterima dari Kemenpan-RB maupun BKN, sama dengan jumlah data honorer yang ada saat ini,\" katanya. Anwar menyebutkan, ada 55 formasi dalam perekrutan P3K Kota Cirebon. 53 untuk bidang pendidikan yakni guru SD dan SMP, sedangkan 2 lagi adalah penyuluh pertanian. Dia berharap dengan perekrutan PPPK ini honorer guru SD dan SMP sudah tidak ada lagi pada data base BKPPD. Ini juga sebagai penghargaan kepada mereka yang telah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Pengangkatan, Pemberhentian dan Data ASN Riswanto SH MH menambahkan, pihaknya sudah siap menggelar tes PPPK. Namun perlu penyesuaian, karena adanya juklak dan juknis dari pusat. Dari 55 formasi yang ada itu akan diikuti oleh 55 honorer yang ada dalam database. Jadi kata Riswanto, antara formasi dan yang mengikuti tes PPPK jumlahnya sama. Tentunya diharapkan semua lulus dalam tes tersebut. Terkait sistem tes yang akan digelar, kemungkinan akan memakai sistem seperti UNBK, bukan sistem CAT seperti tes CPNS yang lalu. Sementara untuk jadwal, pengumuman penerimaan P3K 8-16 Februari, pelaksanaan tes 23-24 Februari. \"Jadi kita akan memakai server dari kemendiknas. Jadi nanti tesnta akan dilakukan di sekolah yang telah terhubung dengan sistem UNBK disdik. Oleh karenanya kita segera koordinasi dengan disdik,\" tandasnya. Di lain pihak, Ketua Forum Honorer Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Negeri (FHPTKN), Kusmana SSos MSi tidak yakin P3K bisa jadi solusi untuk tenaga honorer. Dia melihat upaya pemerintah masih setengah-setengah. Karena masih ada kekhawatiran dari para tenaga honorer yang nantinya diangkat menjadi P3K, meskipun memiliki gaji dan tunjangan yang sama dengan PNS. \"Kalau mau menyelesaikan masalah honorer, ya selesaikan saja revisi UU ASN karena di situ sudah mencakup honorer juga,\" jelasnya. Dalam data yang sudah diverifikasi dinas pendidikan, untuk Kota Cirebon jumlah 1.062 honorer. Mereka diusulkan mendapatkan Surat Walikota Cirebon. Pihaknya juga sudah menyampaikan usulan agar SK honorer yang diajukan ini bisa bersifat permanen. Artinya SK itu berlaku selama yang bersangkutan selama masih menjadi pegawai honorer. \"Diharapkan SK tidak diperpanjang lagi, selama yang bersangkutan itu menjadi pegawai honorer,\" ucapnya. Proses pembuatan SK Honorer sendiri saat ini masih terus dilakukan. Kabarnya, sudah sampai di meja walikota untuk ditandatangani. Hanya saja, Kusmana menyebutkan dirinya tak mengetahui besaran insentif yang bakal diterima setiap honorer. SK sendiri, tidak berisi besaran angka. Namun ini menjadi payung hukum, sekaligus bentuk kepedulian pemkot atas nasib tenaga honorer.  \"Yang jelas kami sangat menunggu SK tersebut. Tni tidak hanya insentif yang diterima, tapi juga SK ini digunakan bagi kami untuk administrasi sertifikasi guru, dan keperluan lainnya,\" terangnya. (gus)

Sumber: