Pansus Bahas Pusat Pemerintahan Inbar, 5 Kecamatan Masuk Nominasi

INDRAMAYU - Kecamatan Kandanghaur ternyata bukan satu-satunya yang diproyeksikan menjadi calon Ibukota Kabupaten Indramayu Barat (Inbar). Masih ada 4 kecamatan lainnya yang muncul serta diusulkan menjadi pusat pemerintahan calon daerah persiapan (CDP) Kabupaten Inbar. Keempatnya yaitu Kecamatan Gabus Wetan, Kroya, Haurgeulis dan Gantar. Penetapan calon ibukota Kabupaten Inbar ini menjadi salah satu pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka pembahasan permohonan persetujuan pembentukan calon daerah persiapan Kabupaten Indramayu Barat. “Ya, untuk lokasi calon ibu kota Kabupaten Inbar berkembang dinamis. Tidak terpatok Kecamatan Kandanghaur saja, ada sejumlah kecamatan lain yang mengemuka dan menjadi pembahasan Pansus,” kata Ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB), Sukamto kepada Radar Indramayu, Senin (25/2). Pihaknya, mempersilakan pansus untuk memilih yang terbaik lokasi calon Ibu Kota Kabupaten Inbar. Tentunya harus berdasarkan kajian, pertimbangan maupun aspek pendukung lainnya. Hanya saja, Sukamto menegaskan, untuk nama calon daerah persiapan tetap yaitu Kabupaten Indramayu Barat. “Kita tegaskan, namanya tetap Kabupaten Inbar. Kita ingin tetap ada historis dengan kabupaten induk. Soal lokasi ibu kota silakan itu kewenangan pansus,” katanya. Secara khusus, PPKIB mengapresiasi kinerja pansus yang secara sungguh-sungguh melaksanakan tugas, kewenangan dan fungsinya demi mewujudkan keputusan yang mengakomodir kepentingan banyak pihak. Pansus yang dipimpin Muhaemin beserta 12 orang anggota dari semua fraksi di DPRD Kabupaten Indramayu itu dinilainya sangat kompeten, bekerja secara mendetail serta normatif sesuai aturan yang berlaku. “Saya yakin, hasil yang dilaporkan nanti oleh Pansus akan sangat memuaskan. Mereka sangat antusias sama halnya dengan eksekutif dalam mewujudkan keinginan bersama terbentuknya daerah persiapan Kabupaten Inbar,” tegas Sukamto. Sebelumnya, Kandanghaur selalu disebut-sebut sebagai calon Ibu Kota Inbar dan sudah digaungkan oleh Tim Pemekaran Daerah termasuk di PPKIB. Persetujuan dan kesepakatan itu merupakan hasil Rapat Koordinasi Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Adminstrasi Pemekaran Daerah yang diadakan Sekretariat Pemekaran Daerah, Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Indramayu, bertempat di Ruang Ki Sidum (Data II), Senin (10/9) tahun 2018 lalu. Dipilihnya Kandanghaur memang sudah berdasarkan kajian dan bahkan ternyata sudah dicetuskan pada tahun 1990 lalu, jauh sebelum wacana pemekaran kencang bergulir mulai 1999. Hal itu berdasarkan realisasi SK Gubernur nomor 031/1990 dan intruksi Gubernur no. 1/1994, telah dilakukan kerja sama antara Bappeda Provinsi Dati I Jawa Barat dengan kelompok pengkajian kebijakan dan pengembangan wilayah Fisipol Unpad untuk melakukan studi pentahapan pelaksanaan penataan wilayah adminstrasi baru yakni Kabupaten Dati II Kandanghaur. Secara historis, nama Kandanghaur sudah dikenal luas secara nasional. Ini karena pada masa penjajahan Jepang, daerah di pesisir pantura ini menjadi saksi sejarah awal pendudukan tentara Nipon di bumi Nusantara melalui Pantai Eretan pada 1 Maret 1942 lalu. Letaknya yang dilintasi jalan raya pantura, pembangunan infrastrukturnya akan lebih cepat terdorong seperti halnya ibu kota kabupaten lain yang berada di jalur nasional. Infrastrukturnya lebih lengkap karena punya pelabuhan laut Eretan yang menjadi ikon nasional daerah pesisir pantura Bumi Wiralodra. Pertimbangan lainnya dilihat sarana dan prasarana di antaranya fasilitas umum seperti perguruan tinggi. Kandanghaur telah memiliki perguruan tinggi satu-satunya di wilayah Inbar yakni STIT dan STKIP Al Amin yang berlokasi di Desa Wirakanan. Akses ke Kandanghaur yang berada di jalan raya pantura dianggap lebih mudah dijangkau masyarakat yang berada di eks Kawedanan Losarang maupun eks Kawedanan Haurgeulis. Sehingga tujuan memangkas rentang kendali pelayanan pemerintahan yang selama ini menjadi dorongan diwujudkannya pemekaran, benar-benar tercapai. (kho)

Sumber: