Amerika Serikat Resmi Tutup Konsulat Palestina di Yerusalem, Gabungkan ke Kedutaan Israel

Hari Senin, 4 Maret 2019, Amerika Serikat secara resmi menutup konsulat Palestina di Yerusalem, dan menggabungkannya dengan Kedutaan AS untuk Israel, menurunkan status misi diplomatik utamanya untuk Palestina. Tahun lalu, Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya di sana, menjungkirbalikkan kebijakan Amerika Serikat terhadap salah satu masalah paling eksplosif dari konflik Israel-Palestina. Palestina pada akhirnya memutuskan sebagian besar hubungannya dengan pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat secara resmi menutup konsulat Palestina di Yerusalem, menurunkan status misi diplomatik utamanya untuk Palestina dengan menggabungkannya ke Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel. Selama beberapa dekade, konsulat itu berfungsi sebagai kedutaan de facto bagi Palestina. Sekarang, konsulat itu akan ditangani oleh unit urusan Palestina, di bawah komando kedutaan. Pergeseran simbolis itu memindahkan wewenang atas saluran diplomatik Amerika Serikat dengan Tepi Barat dan Gaza ke duta besar David Friedman, seorang pendukung dan penggalang dana untuk gerakan pemukim Tepi Barat dan pengkritik keras terhadap kepemimpinan Palestina. Pengumuman dari Departemen Luar Negeri itu datang Senin pagi (4/3) di Yerusalem, penggabungan efektif mulai hari itu. “Keputusan ini didorong oleh upaya global kami untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas keterlibatan dan operasi diplomatik kami,” kata jurubicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino dalam sebuah pernyataan. “Ini tidak menandakan perubahan kebijakan Amerika Serikat tentang Yerusalem, Tepi Barat, atau Jalur Gaza.” Ketika pertama kali diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada bulan Oktober, langkah itu membuat geram warga Palestina, memicu kecurigaan mereka bahwa Amerika Serikat mengakui kontrol Israel atas Yerusalem timur dan Tepi Barat, wilayah yang diinginkan warga Palestina untuk menjadi negaranya di masa depan. Pejabat Palestina Saeb Erekat menyebut langkah itu sebagai “kegagalan” peran Amerika Serikat dalam penciptaan perdamaian. Penurunan peringkat ini hanyalah kabar terbaru dari serangkaian keputusan yang memecah belah oleh pemerintahan Trump yang telah mendukung Israel dan mengasingkan rakyat Palestina, yang mengatakan mereka telah kehilangan kepercayaan pada peran pemerintah Amerika Serikat sebagai wasit netral dalam proses perdamaian. Tahun lalu, Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya di sana, menjungkirbalikkan kebijakan Amerika Serikat terhadap salah satu masalah paling eksplosif dari konflik Israel-Palestina. Palestina pada akhirnya memutuskan sebagian besar hubungannya dengan pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat juga telah memangkas ratusan juta dolar dalam dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina, termasuk bantuan untuk rumah sakit dan program pembangunan perdamaian. Pemerintah telah memotong dana untuk badan PBB yang memberikan bantuan kepada Palestina yang diklasifikasikan sebagai pengungsi. Musim gugur yang lalu, pemerintah menutup misi diplomatik Palestina di Washington. Pemerintahan Trump telah mengutip keengganan para pemimpin Palestina untuk terlibat dalam perundingan damai dengan Israel sebagai alasan tindakan hukuman itu, meskipun Amerika Serikat belum menyajikan “Kesepakatan Abad Ini”, kesepakatan yang banyak dinanti-nantikan namun masih misterius, untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Menantu Trump, Jared Kushner, mengumumkan bulan lalu bahwa Amerika Serikat akan mengungkap kesepakatan itu setelah pemilu Israel pada bulan April. Otoritas Palestina sebelumnya menolak rencana itu, menuduh Amerika Serikat bias terhadap Israel. (*)

Sumber: