Tangani 31 Ribu UKM, Anggaran Diskop UKM Kabupaten Cirebon Minim

CIREBON-Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Cirebon cukup menjamur. Bahkan, jumlah yang terdata di Dinas Koperasi dan UMKM setempat, pada 2018 sudah mencapai 31 ribu UKM. Namun, dengan menjamurnya UKM tersebut, anggaran yang dialokasikan untuk memberukan pelatihan dan sejenisnya melalui dinas terkait  sangatlah minim dibandingkan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Kabid UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon Maharto mengaku, perkembangan UKM di Kabupaten Cirebon sangat pesat. Terbukti pada tahun 2017 tercatat 28.000 UKM, dan tahun lalu sudah mencapai 31.000 unit UKM. “Jumlahnya sangat besar. Jika ini benar-benar berjalan maka secara otomatis perekonomian masyarakat juga ikut terbantu,” ujarnya kepada Radar Cirebon. Menurutnya, selama ini alokasi anggaran untuk dinasnya secara keseluruhan tidak lebih dari Rp5 miliar setiap tahunnya. Meski demikian, tidak menyurutkan semangat para pejabat di dinas tersebut untuk melakukan pembinaan terhadap UKM dan juga koperasi. \"Ada ataupun tidaknya anggaran sebetulnya kita akan tetap melaksanakan tugas. Artinya apa, anggaran sedikit pun tak mempengaruhi kinerja di dinas kita. Karena tugas kami memberikan pendampingan dan juga pembinaan menajemen UKM. Ya jalan terus dari kecamatan ke kecamatan lainnya,” katanya. Dia mengaku, sejauh ini tidak ada bantuan permodalan atau alat untuk para pelaku UKM di Kabupaten Cirebon dari pihaknya. Sebab, untuk bantuan peralatan dan permodalan bukanlah pada Dinas Koperasi dan UMKM. Namun, diajukan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi (Disnakertrans). “Selain pembinaan kami juga gelar pelatihan satu tahun dua kali. Kalau untuk bantuan biasanya UKM mengajukan sendiri, dan kalau bantuan alat itu biasanya dari Disnaker bukan Dinkop,” terangnya. Lebih lanjut dia mengatakan, sebenarnya banyak UKM di Kabupaten Cirebon yang kualitas produknya tak kalah dari daerah lain. Oleh karenanya perlu terus digenjot supaya UKM lainnya juga bisa berdaya saing. Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi NasDem, Muadi mengaku sangat prihatin dengan minimnya anggaran yang alokasikan untuk Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Cirebon. “Kalau tidak salah Dinkop itu anggarannya lebih kecil dari Dinas Kearsiapan. Padahal Dinkop itu kan penting juga, karena di sana mengurusi koperasi-koperasi dan juga UKM. Di mana koperasi ini kan sebagai soko guru perekonomian kita,” imbuhnya. Ia berharap ke depan porsi anggaran di dinas ini disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab yang diemban. (sam)

Sumber: