APBD Minim, Kok DPRD Kuningan Malah ke Bali dan Batam?

KUNINGAN–Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kuningan menyoroti sejumlah kebijakan Pemkab Kuningan yang dianggap bertentangan dengan kondisi masyarakat. Diantaranya kebiajakan itu soal pengadaan 8 unit kendaraan dinas yang menghabiskan anggaran dari APBD sebesar Rp4 miliar. “Februari lalu pemerintah daerah melaksanakan Pengadaan mobil dinas baru sebanyak 8 unit yang dianggaran kurang lebih Rp4 miliar. Seperti diketahui 8 unit kendaraan dinas itu terdiri dari Mitsubishi Pajero untuk Bupati, Toyota Furtuner Wabup, Sekda, Dandim, Kajari, Kepala PN. Sedangkan Ketua DPRD Toyota Hilux dan Kapolres Toyota Hiace,” kata Ketua Pengurus Cabang (PC) IMM Kuningan Mohamad Agung Sutrisno saat menghubungi Radar Kuningan. Pihaknya sangat menyayangkan kebijakan yang diambil Pemkab tersebut, mengingat yang selama ini ia tahu dari pemberitaan media, kondisi APBD Kuningan sedang krodit sehingga sudah semestinya kebutuhan yang tidak begitu urgent tidak perlu didahulukan. Apalagi dari kondisi yang ada berdasasrkan data dari BPS, Kuningan saat ini memiliki penduduk miskin sebanyak 131.160 KK serta 42.735 angka pengangguran dari 475.284 angkatan kerja. “Kami sangat menyayangkan kebijakan yang diambil Pemda tersebut karena berdasarkan data BPS tahun 2018 di kabupaten Kuningan masih memiliki 131.160 penduduk miskin, kemudian dari 475.284 angkatan kerja sebanyak 42.735 orang masih tercatat sebagai pengangguran,” sebut Agung. Selain masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, IMM juga menyoroti tentang pendidikan dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Kuningan pada tahun 2017 hanya mencapai 7,35 tahun. Hal ini menunjukan rata-rata penduduk Kabupaten Kuningan baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 1 SMP atau putus di kelas 2 SMP. “Angka tersebut masih dibawah capaian Jawa Barat yang mencapai 8,14 tahun. Berdasarkan data di atas, Pemerintah Daerah harusnya lebih peka dan bijaksana dalam membuat kebijakan disertai dengan perencanaan yang matang. Ini agar angka kemiskinan di Kuningan bisa diperkecil lagi,” harap Agung. Dia menganggap anggaran pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp4 miliar tersebut, akan lebih bermanfaat jika kebijakannya digunakan untuk program usaha padat karya bagi masyarakat, sehingga walaupun masih jauh, angka kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan sedikit demi sedikit. “Jika anggaran yang hampir 4 miliar tersebut dialokasikan untuk program usaha padat karya bagi masyarakat, maka bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran,” harapnya. Selain itu, atas nama IMM Kuningan, Agung juga menyoroti dan mengkritik agenda studi banding anggota DPRD Kuningan baru-baru ini dengan mengunjungi daerah di luar pulau Jawa, yakni Pulau Batam dan Bali. Kritikan kerasnya juga dilontarkan bahwa kegiatan kunker 4 Komisi tersebut dianggap hanya menghamburkan keuangan daerah, padahal semua tahu kondisi APBD sedang paceklik. “Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang paceklik, kenapa malah seolah menghamburkan anggaran, belum lagi baru-baru ini anggota dewan studi banding ke luar pulau, seperti ke Bali dan Batam, ini pasti anggaran membengkak. Selama ini pemerintah selalu mengeluhkan APBD Kabupaten Kuningan yang minim, tetapi di sisi lain pemerintah melakukan penghamburan anggaran untuk keperluan yang tidak urgent,” sindirnya. Hal demikian, lanjut Agung, membuat IMM khususnya menjadi sangat prihatin, karena selama ini yang diharapkan adalah kebijakan dan terobosan baru dari pemerintah untuk kemajuan dan kemanfaatan bagi masyarakat, tapi justru yang didapat hanyalah kekecewaan semata. “Jadi, sekali lagi kebijakan pemerintah daerah hari ini tidak jelas, tak konsisten dan tak terencana dengan baik. Tak ada ucapan pemerintah yang bisa dipegang oleh kita hari ini,” ketus Agung. (muh)

Sumber: