Netanyahu Janji Perluas Permukiman Tepi Barat

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji bakal memperluas permukiman Israel di Tepi Barat. Hal ini akan dia lakukan apabila memenangkan pemilihan umum (pemilu) Israel pada 9 April 2019. Dalam sebuah wawancara dengan Israel Channel 12 News, Netanyahu mengaku sedang mendiskusikan perluasan kedaulatan hingga ke permukiman di Tepi Barat. Ditegaskannya, memperluas kedaulatan Israel menjadi salah satu janji kampanye Netanyahu. \"Saya tidak membedakan antara blok permukiman dan permukiman terisolasi,\" ujarnya. Pernyataan tersebut membuat para pemimpin Palestina bereaksi keras. Kepala Negosiator Palestina dan pembantu dekat Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Saeb Erekat, mengatakan, Israel tidak akan berhenti melanggar hukum internasional. Hal itu akan terus terjadi selama mereka mendapatkan dukungan, terutama dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. \"Selama masyarakat internasional dan AS terus memberikan penghargaan kepada Israel, mereka akan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi rakyat Palestina,\" ujar Erekat. Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, mendesak Otoritas Palestina menghentikan kerja sama keamanan dengan Israel di Tepi Barat. Menurut dia, Israel tidak akan pernah bisa mencaplok wilayah permukiman Tepi Barat. Dia memastikan mimpi Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat tidak akan pernah tercapai. \"Kami tidak akan membiarkan itu terjadi,\" ujar Abu Zuhri. Menurut dia, kini sudah waktunya menghentikan koordinasi keamanan dengan pendudukan dan bersatu menghadapi tantangan. Permukiman merupakan salah satu problem terpanas dalam perundingan damai Palestina-Israel. Setelah puluhan tahun membangun permukiman, lebih dari 400 ribu warga Israel saat ini tinggal di Tepi Barat. Sementara, menurut Biro Statistik Palestina, terdapat 2,9 juta warga Palestina yang juga tinggal di Tepi Barat. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Koordinasi Urusan Kemanusian, sekitar 212 ribu permukiman Israel berada di Yerusalem Timur. Sementara, Palestina dan banyak negara menyatakan, konvensi Jenewa melarang permukiman di bangun di atas tanah yang direbut dalam perang. Israel membantah hal tersebut. Mereka berdalih pembangunan permukiman ditujukan untuk kebutuhan keamanan, historis, dan politis. Pernyataan Netanyahu tak lepas dari serangkaian kebijakan Trump yang menguntungkan Israel. Pada Maret lalu misalnya, Trump memutuskan mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Dataran Golan merupakan wilayah yang direbut Israel dari Suriah pada Perang 1967. Aneksasi Golan juga dilakukan Israel pada 1981, tetapi hal itu tidak diakui secara internasional. Suriah meminta Israel mengembalikan wilayahnya. Pada Desember 2017 AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya di kota tersebut. Kedua keputusan tersebut membuat geram para pemimpin serta rakyat Palestina. Melalui langkah AS yang mengakui Yerusalem dan Dataran Tinggi Golan, Israel akan merasa semakin berani mengadvokasi perluasan wilayah kedaulatan. Kementerian Luar Negeri AS enggan berkomentar terhadap pernyataan Netanyahu. Upaya Netanyahu ini disebut untuk menarik suara sayap kanan. Apalagi, selama masa kampanye pemilu, Netanyahu dituduh telah melakukan korupsi. Meski begitu, Netanyahu membantah melakukan kesalahan dalam tiga kasus dugaan suap dan penipuan. (der/fin)

Sumber: