Dewan Kecewa Dislakan Absen Bahas Nelayan, Padahal Agenda Sudah Disiapkan Sejak Jauh Hari

CIREBON- Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislakan) Kabupaten Cirebon dalam rapat bersama membahas asuransi nelayan dengan Jasindo, Rabu (24/4). Padahal, pemberitahuan rapat tersebut sudah disampaikan jauh-jauh hari dan bertujuan untuk memutuskan kebijakan yang akan dibahas bersama antara legislatif dengan eksekutif terkait perlindungan nelayan. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Diah Irwany Indriyati SAP, usai menggelar rapat bersama jajaran Jasindo. Menurutnya, rapat tersebut tidak bisa maksimal karena ketiadaan dinas teknis yang akan mengeksekusi rekomendasi dari DPRD. “Tentu kita kecewa sekali. Inikan untuk membahas nasib nelayan. Perlindungan kepada nelayan kan penting. Kenapa malah dari Dislakan tidak hadir? Padahal agenda ini sudah disusun sejak lama, kita akan agendakan kembali,” ujarnya. Menurutnya, memang ada pemberitahuan dari Dislakan terkait ketidakhadiran tersebut. Namun hal itu tidak membuat kekecewaan para anggota DPRD menjadi sirna. “Tadi pemberitahuannya mereka keluar kota. Tapi masa keluar kota semua, minimal kirim perwakilan. Kalau kadis-nya tidak bisa, didelegasikan ke kabid. Kalau kabid tidak bias, ya didelegasikan ke kasi. Ini sama sekali tidak ada yang hadir,” imbuhnya. Akhirnya, DPRD pun sambung Diah, hanya berkoordinasi dengan Jasindo yang dalam hal ini sebagai penyedia jasa proteksi nelayan yang ditunjuk pemerintah. Namun menurutnya, untuk hasil maksimalnya DPRD berencana mengagendakan kembali pertemuan dengan Dislakan sampai ada hasil yang memuaskan untuk kebijakan proteksi nelayan. “Kita agendakan kembali. Nanti kita susun lagi. Dan harapan saya, dinas teknis terkait bisa hadir dan bersama-sama membahas persoalan ini. Kita ingin tahu porsi kebutuhan dan penganggarannya. Apakah cukup di-cover oleh pemerintah pusat, oleh pemda atau dimix dengan CSR swasta,” bebernya. Salah satu poin lainnya yang disoroti DPRD adalah banyaknya asuransi nelayan yang dalam kondisi tidak aktif karena tidak diperpanjang oleh pemegang asuransi. “Pemegang polis asuransi inikan ada dua jenis. Ada yang mandiri, ada juga yang penerima bantuan iuran (PBI, red) dari pemerintah pusat. Tapi banyak juga yang tidak aktif. Kita mau ini selesai dan nelayan bisa terproteksi dengan baik. Mengingat, risiko yang dihadapi di laut sangat besar,” ungkapnya. (dri)

Sumber: