Disdik Bagi Jatah Kursi PPDB
75 Persen Jalur Umum, Sisanya untuk Jalur khusus KEJAKSAN- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon membagi jatah kursi siswa baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013. Komposisinya, 75 persen kursi siswa baru diperuntukkan bagi peserta melalui PPDB online murni dan 25 persen bagi jalur khusus. Sekretaris Disdik Kota Cirebon Casir Edy Supriyadi mengatakan pihaknya sedang merampungkan program PPDB tahun 2013. Menurut Edy, jalur khusus yang dimaksud adalah siswa Kota Cirebon yang memiliki prestasi akademik, olahraga, seni, bina lingkungan dan keluarga PGRI (guru). Sementara, sisanya 75 persen diperebutkan semua pihak dan golongan. Sebagai contoh, SMAN 4 membutuhkan 10 rombongan belajar (rombel) untuk kelas X (sepuluh). Jumlah setiap rombel 40 siswa. Artinya, SMAN 4 butuh 400 siswa baru untuk tahun ajaran 2013. Dengan komposisi tersebut, 100 siswa (25 persen) dari 400 siswa baru diberikan untuk jalur khusus bagi anak-anak Kota Cirebon. “Itu jika disepakati panca mitra (Disdik, PGRI, Kemenag Kota Cirebon, BMPS dan Dewan Pendidikan, red),” terangnya di hadapan Komisi C DPRD, Senin (6/5). Selain itu, disdik berencana memperbaiki Perwali PPDB dengan menghilangkan pembagian kuota 90 persen untuk siswa asal Kota Cirebon, 10 persen bagi siswa luar Kota Cirebon. “Pembagian kuota melanggar UUD 45 dan diskriminasi pendidikan,” tegasnya. Teknis pelaksanaan PPDB online tahun ini, disdik menyerahkan langsung kepada sekolah masing-masing sebagai bentuk otonomi sekolah. Selain itu, secara hirarki yang memiliki hajat PPDB adalah sekolah, bukan disdik. “Semua itu rencana. Belum final,” ungkap Edy. Sedangkan Ketua PPDB Online 2013 Abdul Haris mengatakan, semua pihak harus berkomitmen kuat dan menaati PPDB 2013 tanpa aksi titip-menitip. Tanpa komitmen, sambung dia, sebagus apa pun rencana PPDB tidak akan berjalan maksimal. Dikatakan, secara teknis PPDB tahun 2012 nyaris tanpa cela. Namun, malapetaka datang saat adanya PPDB jilid dua. Bahkan, Haris mengungkapkan adanya pihak-pihak yang tidak ingin PPDB diusik. Sebab, PPDB telah menjadi ladang tahunan bagi mereka. “Ini membuat disdik tidak berdaya,” ucapnya. (ysf)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: