Nasib PDAU Kuningan di Persimpangan Jalan

Kabupaten Kuningan memang terkenal memiliki sejumlah objek wisata yang kerap dikunjungi ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Tak hanya dari wilayah III saja melainkan juga dari sejumlah kota besar di Pulau Jawa. Selain objek wisata lama, banyak juga bermunculan tempat-tempat wisata baru di berbagai pelosok. Mayoritas masih mengandalkan pesona dan keindahan alam. Agus Panther, Kuningan DARI objek wisata itu, pemerintah daerah sebenarnya sangat berharap bisa meraup pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih pemerintah sudah membentuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU). Tugasnya, mendulang rupiah sebesar-besarnya demi kepentingan pemasukan daerah. Caranya dengan mengelola sejumlah objek wisata andalan yang ada di Kota Kuda. Tapi apa lacur, hingga bertahun-tahun berdiri dan mengelola objek wisata, kucuran pemasukan dari PDAU rupanya tak sebanding dengan penyertaan modal yang sudah diberikan pemerintah daerah. Terbaru, Fraksi PAN-Persatuan DPRD Kabupaten Kuningan memaparkan jika di tahun 2018, kontribusi PDAU kepada PAD hanya sebesar Rp4,6 juta. Hal itu disampaikan Fraksi PAN-Persatuan dalam draf Pandangan Umum (PU) Fraksi pada sidang Paripurna DPRD, beberapa waktu lalu. \"Seperti kita tahu bahwa PDAU hanya memberikan kontribusi untuk APBD sebesar Rp4,6 juta di tahun 2018,\" sebut jubir Fraksi PAN-Persatuan, H Maman Wijaya. Berikutnya yang memberikan kritikan tajam kepada PDAU disampaikan Fraksi PKB. Melalui jubirnya, Hj Neneng Hermawati SE MA, fraksi ini mengungkapkan setelah membaca dan memahami klausul-klausul yang ada dalam Raperda tersebut, pihaknya mempunyai harapan bahwa BUMD ini akan mampu berdiri diatas kakinya sendiri, dan bahkan mampu menjadi lembaga yang berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Kuningan. \"Dari catatan yang kami miliki, perusahaan daerah ini jangankan berkontribusi terhadap pembangunan Kuningan, mampu berdiri di kakinya sendiri pun belum bisa. Selalu mengandalkan penyertaan modal yang digelontorkan dari APBD Kuningan. Atas kondisi tersebut, kami mohon gambaran saudara bupati terkait dengan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kuningan yang akan dibentuk ke depannya,\" pinta Neneng. Sebenarnya PDAU tak salah-salah amat. Sebab dari beberapa objek wisata yang dikelola perusahaan itu, mayoritas harus bagi hasil dengan TNGC dan PSDA Provinsi Jawa Barat, selaku pemilik lahan. Bahkan kontribusi bagi PDAU dari pendapatan tiket, lebih kecil dibandingkan yang diterima TNGC atau PSDA Jabar. Alhasil kendati pemerintah daerah membangun berbagai fasilitas penunjang di kawasan wisata yang lahannya milik TNGC dan PSDA, pemasukannya ya tetap segitu-gitu saja. Objek wisata yang pendapatannya harus dibagi dengan pihak lain yakni Waduk Darma, kolam Cigugur, Balong Dalem Jalaksana, Cibunar, Cipaniis, dan Talaga Remis. Dua objek wisata Linggarjati Indah dan Sangkanurip Alami, dikelola oleh pihak ketiga dalam kerja sama jangka panjang. Kemudian Cibulan pengelolaannya oleh Pemdes Maniskidul. Pemkab Kuningan sendiri tak memiliki otoritas penuh terhadap kawasan wisata yang sebenarnya secara administratif berada di wilayah Kabupaten Kuningan. Ibaratnya, objek wisata di Kabupaten Kuningan itu seperti tamu di tanahnya sendiri. Pemasukan dari tiket harus dibagi dengan si empunya lahan yakni TNGC dan PSDA. Padahal Pemkab Kuningan sudah mengeluarkan biaya besar untuk membangun berbagai sarana penunjang termasuk juga akses jalan. Pemerhati pariwisata, Hamdan mengatakan, jika banyak objek wisata di Kuningan bukan milik Kabupaten Kuningan sendiri, walau berada di wilayahnya. Tak heran jika pendapatan yang diperoleh PDAU tak semuanya masuk ke daerah namun mengalir juga ke TNGC dan PSDA, seperti komitmen yang sudah ditandatangani. “Ya seperti tamu di tanah sendiri. Meski secara administratif berada di wilayah Kabupaten Kuningan, dan fasilitasnya dibangun pemerintah dengan anggaran miliaran rupiah, namun untuk urusan pemasukan ya harus dibagi dengan pemilik lahan. Komitmen yang dibuatnya seperti itu kok,” paparnya. (*)

Sumber: