Warga Cigintung Luruk DPRD, Buntut Penolakan Relokasi di Cipicung

MAJALENGKA – Perwakilan masyarakat Blok Cigintung, Desa Cimuncang, Kecamatan Malausma, yang terkena musibah pergerakan struktur tanah, meluruk gedung DPRD Kabupaten Majalengka, Senin (3/6). Mereka melancarkan aksi protes terkait lokasi baru untuk relokasi yang sebelumnya telah ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda) Majalengka. Sebanyak 80 orang yang notabene adalah korban bencana tersebut terdiri dari kelompok kerja (pokja) penanggulangan bencana, tokoh masyarakat, aparat desa setempat, tiba di gedung dewan sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, kedatangan mereka hanya sebatas audiensi yang digelar di ruang sidang paripurna. Dalam audiensi tersebut hanya ditemui oleh anggota Komisi A dan C. Ketua pokja penanggulangan bencana Asep Taufik Akbar memaparkan, sekitar 90 persen warga yang menjadi korban menolak jika relokasi yang telah ditetapkan di Dusun Cipicung, Desa Werasari, Kecamatan Malausma. Masyarakat tetap berpegang teguh dari awal bahwa, relokasi hanya ingin di lapangan Blok Jotang, Desa Cimuncang, Kecamatan Malausma. Perimbangannya dari aspek sosial, ekonomis, budaya dan lain-lain. Karena itu, pemerintah setempat bisa kembali mempertimbangkan dan mengkaji lagi aspirasi dari sebagian besar korban tersebut. Terlebih, masyarakat Dusun Cigintung sebagian besar adalah penganyam ijuk. “Kami tegaskan lagi, jika lokasi yang sudah ditetapkan pemerintah daerah itu sangat jauh. Kami lebih memilih di lapangan Jotang yang masih berada di Desa Cimuncang. Itu yang dikehendaki masyarakat sebagai lokasi terakhir untuk relokasi,” tegasnya. Dalam audiensi tersebut, masyarakat juga menyoroti sikap pemkab yang telah menetapkan lokasi baru di luar persetujuan sejumlah korban. Mereka menilai, penetapan Dusun Cipicung sebagai tempat relokasi oleh pemkab dinilai sebuah sikap terges-gesa. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut adalah sikap yang ceroboh. Pasalnya, hal tersebut belum ditunjang dengan analisa serta riset yang komprehensif terutama terkait aspek sosial, ekonomi, budaya dan kearifan lokal. “Jika pemda beralasan karena keterbatasan anggaran, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk kemalasan dalam memaksimalkan proses bujeting. Baik akibat politik anggaran di daerah maupun strategi koordinasi penganggaran dengan pemerintah provinsi dan pusat seperti diatur dalam pasal 60 UU No. 24 tahun 2007,” tegasnya. Warga merekomendasikan sebanyak empat poin yang ditunjukkan kepada DPRD. Poin tersebut di antaranya mendesak DPRD agar mendesain proses penganggaran dengan mengalokasikan RAB untuk pembiayaan relokasi korban bencana alam Cigintung. Masyarakat mendesak agar DPRD melakukan terobosan strategis yang cerdas, cermat dan cepat dengan mendorong eksekutif melakukan upaya maksimal dalam penggalian dana. DPRD harus mendorong pemerintah supaya melakukan koordinasi dengan pemprov, pusat ataupun dalam bentuk lain selama tidak dipandang menyimpang dari sudut pandang penganggaran. Pihaknya juga meminta kepada DPRD agar mendesak pemerintah melakukan desain perencanaan yang tuntas, berkesinambungan dan terpadu terhadap penanggulangan bencana alam Cigintung. “Kami meminta kepada pemkab agar tidak melakukan politisasi, pragmatisme politik dengan memanfaatkan kejadian bencana alam sebagai konsumsi politik,” ungkapnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Majalengka Eka Nuriyah berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan dari masyarakat Cigintung. Pihaknya akan segera merumuskan untuk mengundang sejumlah instansi guna membahas aspirasi dari para korban yang disampaikan oleh pokja penanggulangan bencana itu. “Kami akan segera mencari solusi agar lokasi relokasi bisa sama-sama disepakati. Secepatnya kita akan undang Asda 1, Kabag Tapem, DPKAD, Camat, serta BPBD. Kita lihat dulu agenda dewan, kapan bisa mengundang mereka,” jelasnya. Senada disampaikan Ketua Komisi C DPRD Majalengka Cecep Jalaludin. Pihaknya menyebutkan, kalau lahan yang diajukan masyarakat harus dilakukan penelitian terlebih dulu apakah memang aman untuk dijadikan pemukiman. (ono)

Sumber: