Kritik Harus Sesuai Fakta

MAJALENGKA - Perkembangan pers semakin pesat seiring dengan tingginya kebutuhan informasi dan kemajuan teknologi. Jumlah wartawan pun cukup banyak jika dibandingkan pada era 1990-an. Pola pengiriman berita di daerah ke kantor redaksi juga ikut berubah dan lebih mudah. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di kantor PWI Kabupaten Majalengka, Jumat (14/2).

Kegiatan diskusi yang menghadirkan para mantan ketua PWI Majalengka dari masa ke masa itu mengemuka bahwa pers harus tetap kritis terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Bukan menjadi alat kepentingan penguasa atau kelompok tertentu untuk mewujudkan kepentingannya.

Yusuf Efendi yang juga mantan ketua PWI Majalengka periode 2007-2009 menuturkan saat ini idealisme wartawan dipertaruhkan ketika dihadapkan pada persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat. Namun pemberitaannya terbelenggu oleh penguasa atau kelompok tertentu. Sikap ini sangat dilematis apalagi jika media menjalin kemitraan dengan pemerintah.

\"Kita harus tetap kritis dalam konteks ini, namun tetap harus mengakomodir kedua belah pihak, agar berita yang diturunkan berimbang,\" sarannya.

Menurut dia, fungsi media sendiri selain media hiburan, informasi, pendidikan, bisnis dan kontrol sosial. Di antara fungsi itu, kontrol sosial saat ini mulai lemah. Dirinya berharap hal itu lebih ditingkatkan lagi, karena media sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Hal senada diungkapkan ketua PWI Majalengka periode 1996-2002, Fackrul Rozi. Dahulu dirinya saat mengirim berita harus menggunakan mesin ketik dan mengirimnya lewat faksimile. Situasi ini berbeda dengan saat ini yang begitu mudah.

\"Dulu itu tidak ada istilah berita sama, karena semua wartawan ke lapangan dan ngetiknya juga susah. Kalau sekarang kebanyakan wartawan minta jadinya. Ini yang harus diperbaiki,\" tukasnya.

Kepala Dinas Kominfo Drs Maman Sutiman berharap para wartawan di Majalengka bisa bersinergi dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

\"Kami dari Pemkab Majalengka tidak alergi kritik. Silahkan kritisi sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Namun jika ada hal yang positif tentang kinerja Pemkab Majalengka untuk membantu menyosialisasikannya kepada masyarakat,\" ujarnya.

Diskusi itu digelar dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kabupaten Majalengka. Kegiatan diskusi diikuti insan pers asal Majalengka baik media cetak, elektronik, media dalam jaringan (daring) dan radio. (ono)

Sumber: