Pelunasan SPP Rendah, Belajar Online Tidak Efektif untuk Siswa SD

CIREBON–  Pemerintah tidak bisa mengintervensi SPP sekolah swasta, kendati di tengah perlambatan ekonomi seperti saat ini. Adapun kebijakan berupa pengurangan biaya menjadi kewenangan yayasan tempat satuan pendidikan bernaung.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Drs H Hediyana Yusuf MM menyatakan, yayasan yang membawahi satuan pendidikan dapat mempertimbangkan kondisi saat ini. Di samping tetap memperhatikan juga operasional dalam pelaksanaan belajar di rumah. “SPP kewenangan yayasan, silakan yayasan yang menentukan,” ujar Hediyana, kepada Radar Cirebon, Senin (13/4).

Persoalan SPP di sekolah swasta memang berbeda dengan negeri yang dibiayai pemerintah. Adapun bila yayasan merasa mampu, diskon ataupun subsidi dapat diberikan.

Selain persoalan SPP, Hediyana justru mengkhawatirkan mutu pelayanan pendidikan selama masa belajar di rumah. Yang menjadi perhatiannya adalah siswa SD khususnya mulai kelas 1-3. Untuk jenjang ini, sulit mengandalkan sistem daring. “Ini yang menjadi persoalan sekarang. Tidak bisa dipukul rata semua punya hp,” katanya.

Untuk kelas 1-3 SD ini, menurut dia, dinas pendidikan semestinya lebih berperan. Misalnya di pemerintah pusat yang menggandeng TVRI untuk menyelenggarakan belajar di rumah. Dinas pendidikan di tingkat kota/kabupaten dapat meniru hal serupa. “Makanya daring SD belum bisa diselenggarakan, sesuai keinginan mendikbud belajar merdeka. Bagi kami sistem daring tidak efektif bagi siswa SD. Kecuali SMP,  SMA sudah paham,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Pengurus Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Cirebon, Dede Permana S Sos mengakui covid-19 berdampak langsung terhadap ekonomi orang tua siswa. Dalam kondisi normal, pembayaran SPP bisa mencapai 90 persen. Namun dengan kondisi saat ini, persentasenya turun jauh.

Namun demikian, tidak sedikit juga orang tua yang tetap membayarkan tepat waktu. Hal ini menunjukkan kepedulian dari orang tua terhadap keberlangsungan pendidikan. “Kita apresiasi orang tua yang sampai datang ke sekolah buat bayar SPP,” tuturnya.

Meskipun demikian, kondisi turun jauh dengan tingkat pelunasan SPP. Yayasan melalui sekolah bisa saja membayarkan honor guru secara rapelan, tanpa mengurangi besaran honor yang diterima setiap bulannya.

Untungnya, guru sekolah swasta sudah hampir semua mendapatkan tunjangan sertifikasi. Hanya saja pencairannya tidak tiap bulan, terkadang bisa per triwulan.

Selain itu, guru honorer sekolah swasta juga mendapatkan tunjangan dari Pemerintah Kota cirebon setiap bulannya. Untuk tahun 2020, tunjangan yang diterima tenaga honorer sebesar Rp600 ribu per bulan. Hanya saja pencairannya tidak setiap bulan, dan saat ini sedang dalam proses pencairan. (abd)

Sumber: