Pemkot Cirebon Punya Rp 5 Miliar untuk Rapid Test dan APD

PEMKOT Cirebon menyiapkan anggaran hingga Rp 5 miliar untuk pengadaaan alat pelindung diri (APD) dan membeli alat rapid test sebanyak 4.500 unit. Test massal adalah solusi yang dibutuhkan saat ini.

“Sekitar 4.500 unit yang didatangkan bertahap dari vendor. Membutuhkan Rp 4 miliar sampai Rp 5 milliar untuk perlengkapan APD dan pengadaan rapid test tersebut. Karena per 1 paket rapid test harganya Rp 300 ribu,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Edy Sugiarto, Senin (13/4).

Edy mengatakan, Pemkot Cirebon telah menerima bantuan 160 rapid test. Senin (13/4), telah dilakukan pemeriksaan kepada 100 ODP, termasuk klaster HIPMI. Dan Selasa (14/4), 60 rapid test sisanya dilakukan pemeriksaan di gedung Diklat BKKBN.

Sebanyak 4.500 rapid test akan dilakukan pengetesan massal kepada orang dalam pantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP), petugas medis, kemudian masyarakat Kota Cirebon. Tingginya permintaan rapid test di berbagai daerah membuat pengadaan ke Kota Cirebon terkendala. Sehingga pengiriman rapid test tersebut dilakukan secara bertahap.

Pengecekan menggunakan rapid test, kata kadinkes, dilakukan 2 kali. Pengecekan pertama serta kedua memiliki rentang waktu 7 hari. Jika 2 kali rapid test menunjukkan positif, dilanjut pengetesan menggunakan PCR untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Kondisi sekarang, kata Edy, yang perlu dilakukan adalah melakukan pengetesan sebanyak mungkin kepada orang yang paling berisiko terpapar atau tertular. Sehingga ketika hasil itu diketahui, yang bersangkutan dapat langsung dikarantina di rumah atau ruang khusus, tergantung tingkatan gejala dan risiko penularan yang mungkin terjadi.

“Kemudian isolasi mandiri, itu wajib bagi semua ODP/PDP. Kalau semua dimasukkan ke rumah sakit ya overload. Terakhir physical distancing atau PSBB harus dilaksanakan massal, tidak 1 kawasan. Jawa Barat atau nasional, itu baru signifikan,” ungkapnya.

Saat ini klasifikasi OTG masuk data dinkes. OTG, kata kadinkes, adalah mereka yang berasal dari wilayah episentrum dan tidak merasakan gejala apapun. Terkait gejala tersebut, imbuhnya, puskesmas di Kota Cirebon telah menyiapkan obatnya.

“Kalau ada 1 gejala misalnya demam, sudah mulai dalam pengawasan kami. Kalau ada 3 gejala, seperti batuk kering, nyeri kepala, sesak napas, itu PDP yang harus diobservasi ketat,” katanya.

Sementara itu, penetapan zona merah Covid-19 di Kota Cirebon dinilai terlambat. Sekretaris Relawan Pencegahan Covid-19 Cirebon Prabu Diaz mengatakan mestinya zona merah ditetapkan sejak jauh-jauh hari sebelum muncul warga Kota Cirebon terkonfirmasi positif corona.

“Penetapan zona merah harusnya sejak beberapa hari sebelum merebaknya informasi warga Cirebon yang terdampak Covid-19 itu ditetapkan positif. Arti dari zona merah sendiri bukan berarti gawat, tapi harus senisitif dan segera bergerak melakukan pencegahan, termasuk masyarakatnya,” ujarnya kepada wartawan, Senin (13/4).

Pihaknya juga merasa prihatin dengan perilaku sebagian masyarakat yang belum sadar akan arti pencegahan penularan Covid-19 ini. Beberapa waktu sebelum munculnya pasien positif, masih banyak warga yang menyepelekan larangan atau anjuran pemerintah tentang social distancing dan physical distancing. Masih ada warga bepergian dan pulang dari dan ke luar kota tanpa lapor RT/RW setempat.

“Kalau ditetapkannya dari kemarin-kemarin sih mungkin masyarakat tidak menyepelekan. Terbukti minggu-munggu lalu siang malam masih banyak kumpul-kumpul orang walaupun sudah diimbau dan ada contohnya yang dibubarin petugas. Sekarang setelah sudah ditetapkan zona merah, 50 persen berkurang yang kumpul-kumpul itu,” tuturnya.

Pihaknya juga tidak sependapat dengan langkah Pemkot Cirebon yang akan melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan pendataan di jalan. Sebab, menurutnya, hal ini tidak efektif dan hanya buang-buang tenaga dan anggaran. Lebih baik mengintensifkan kordinasi ke jajaran tingkat bawah di RT/RW, bersama-sama dengan lintas sektoral TNI-Polri, relawan, dan elemen masyarakat lainnya.

Sumber: