PKB Minta Pemda Kuningan Perhatikan Nasib Ponpes

KUNINGAN – Ketua DPC PKB Kuningan Ujang Kosasih meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan nasib pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Kuningan dalam kebijakan new normal. Sebab kebijakan kenormalan baru (new normal) yang bakal diterapkan, berdampak terhadap keberlangsungan pendidikan di lingkungan ponpes.

“Kami minta kepada pemerintah daerah agar penerapan new normal ini dipersiapkan secara matang. Termasuk persiapan di pondok pesantren yang di dalamnya dengan fasilitas dan keterbatasan yang ada,” kata Ujang saat memberikan keterangan persnya, Kamis (28/5).

Dia menekankan agar pemda dapat mengalokasikan anggaran khusus bagi ponpes terkait persiapan menghadapi kebijakan new normal. Sebab banyak yang bakal kewalahan jika fasilitas penunjang protokol kesehatan Covid-19 tidak tersedia di masing-masing ponpes.

“Kita tahu bahwa pondok pesantren di Kabupaten Kuningan sangat banyak, kurang lebih 250 ponpes yang di bawah koordinasi Nahdlatul Ulama dan yang sudah berizin operasional dari Kementerian Agama sudah mencapai 175 lebih ponpes. Nah ini perlu disentuh oleh pemerintah daerah dalam menghadapi new normal,” tandasnya.

Jika new normal diterapkan, maka ponpes menyiapkan segala fasilitas penunjang untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Di sisi lain, fasilitas yang dimiliki ponpes selama ini masih banyak kekurangan.

Semua ponpes dengan keterbatasan yang ada saat menghadapi new normal, maka pengelola pondok harus menyediakan alat cuci tangan hingga masker bagi seluruh santrinya.

\"Karena dalam kebijakan new normal ini, cuci tangan harus menjadi budaya, harus selalu pakai masker. Pertanyaannya, sudahkan pemda mempersiapkan hal itu khususnya bagi ponpes yang akan menghadapi new normal,” tanya Ujang yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kuningan tersebut.

Sekali lagi, Ujang menekankan pemda untuk betul-betul memperhatikan semua ponpes agar memiliki fasilitas penunjang, dalam rangka menghadapi new normal dengan protokol kesehatan Covid-19. Sehingga ada anggaran khusus yang diperuntukkan bagi ponpes, sebagai bentuk kesiapan saat menghadapi new normal, khususnya di lingkungan pondok.

Memang di ponpes ini, lanjut Ujang, luar biasa banyak santri yang datang dari berbagai daerah. Sementara fasilitas protokol kesehatan tidak terlalu mumpuni. Kemudian harus berhadapan dengan situasi dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

\"Jadi kami minta kepada pemerintah daerah agar pondok pesantren difasilitasi. Ini dalam rangka menghadapi kenormalan baru, dan siapkan sisi perekonomian ponpes dalam menghadapi new normal tersebut,” pungkasnya. (ags)

Sumber: