Pelototi Realisasi Anggaran, Presiden Jokowi Tegur Menteri jika Pencairan Masih Rendah

Selain itu, Mahfud meminta KPK, Kejaksaan Agung dan Polri agar tetap mengawasi kinerja pemerintah dalam hal penanganan Covid-19. Terutama dari sisi hukum. “Kami sudah saling berdiskusi panjang bagaimana caranya agar ini benar dan tidak mengandung masalah hukum. Sehingga nanti penegakan hukum itu tidak diombang-ambingkan opini. Tapi hukum demi hukum. Demi kebenaran. Hukum harus berlandaskan pada kepentingan membangun kesejahteraan rakyat dan menyelamatkan rakyat,” ucap Mahfud.

Terkait isu reshuffle, Mahfud mengaku tak tahu sama sekali. “Kita tidak membahas soal reshuffle kabinet. Soal itu sepenuhnya adalah hak presiden,” pungkas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. (rh/fin)

Sumber: