Swasta Siap Demo, Timses Ano-Azis Ajak DP Debat Terbuka Terkait PPDB

AKSI titip-menitip siswa ke sekolah-sekolah negeri, bahkan disetujui Wakil Wali Kota Nasrudin Azis, masih menyisakan masalah. Sekolah-sekolah rupanya gusar dengan tindakan yang dianggap melanggar ketentuan itu. Mereka menganggap munculnya perwali tidak digubris oleh para tim sukses dengan memaksakan kehendak menitipkan calon siswa baru ke SMPN 6 Cirebon. Dede Permana SPd dari Forum Guru Swasta masih memprotes keras tindakan para timses yang dengan bebas memasukkan siswa-siswa baru ke SMPN 6. “Yang muncul ke media ada tanda tangan wakil wali kota itu baru salah satu yang ketahuan publik. Tidak menutup kemungkinan sekolah lain juga mengalami hal yang sama,” kata Dede Permana. Menurut Dede, jika ini tetap dibiarkan, sekolah swasta akan menggelar aksi demo ke balai kota dan DPRD. Demo ini sebagai bentuk protes sekolah swasta yang masih menemukan sekolah yang menerima siswa baru padahal sudah ditutup masa pendaftarannya. “Walaupun mereka berdalih tetap tidak setuju PPDB jilid II, akan tetapi pada kenyataannya titip-menitip siswa tetap terjadi. Kita siap berdemo walaupun bulan Ramadan. Ini bagian dari penegakan aturan perwali,” tandasnya. Sementara sejumlah anggota timses Ano-Azis yang tergabung dalam Front Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) rupanya tersengat dengan pernyataan Ketua Dewan Pendidikan (DP) Abdul Rozak, yang mengkritik habis langkah Azis terlibat dalam aksi titip-menitip siswa. Ketua FMPP Cirebon, Ichwanul Malik mengatakan, apa yang disampaikan DP tentang Azis dan aksi titip siswa, merupakan pernyataan berlebihan. FMPP pun mengajak debat atau diskusi terbuka dengan DP Kota Cirebon. “Ajak kami diskusi. Mari, kita debat terbuka tentang keadaan PPDB tahun ini,” ucapnya kepada sejumlah wartawan dalam konferensi pers di Jl KS Tubun, Minggu (14/7). Ichwan menegaskan, apa yang dilakukan Azis atas kesepakatan dan diketahui Wali Kota Ano Sutrisno. Sekretaris FMPP, Umar Stanis Clau menambahkan, pihaknya mewakili LSM, ormas, mantan tim sukses Ano-Azis dan masyarakat merasa gerah dengan tuduhan yang disampaikan DP dan sekolah swasta. Sistem mekanisme teknis PPDB yang menuai banyak kekurangan, melahirkan upaya meminimalisasi permasalahan. “Apa jadinya kalau 300 siswa itu tidak sekolah? Kursi kosong itu mau diapakan?” tanyanya. Semangat perubahan tidak dapat dilakukan dalam semalam. Menurut Umar, PPDB perdana pasangan Ano-Azis sudah dianggap lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari indikasi kepala sekolah dan pejabat dinas pendidikan (disdik) yang tidak mengalami masalah apa pun. “Mereka sangat nyaman. Hanya sedikit bergerak saat ada rekonsiliasi data itu. Disadari, itu kekurangan yang harus dibenahi ke depan,” ucapnya. Dikatakan Umar, 300 nama siswa baru yang masuk dipastikan sudah mendaftar sebelum penutupan PPDB pada Sabtu 6/7). Nama-nama tersebut muncul hasil rekonsiliasi data yang dilakukan. Mereka warga Kota Cirebon tidak terakomodir. Padahal, nilai NUN dan kuota yang diberikan 90 persen. “Secara kuota banyak. Kenapa tidak masuk? NUN mereka juga tidak jelek,” terangnya. Karena itu, langkah pengakomodiran dilakukan sebagai solusi. Bentuknya rekonsiliasi data atau mendata kembali nama yang tercecer. Sebelumnya, Ketua DP, Abdul Rozak menyesalkan pernyataan Wawali Nasrudin Azis yang membuat pernyataan jika dia sudah memasukkan 300 nama calon siswa baru ke sekolah-sekolah negeri. Pernyataan ini dianggap kontraproduktif dengan Perwali PPDB yang menekankan tanpa jilid dua. “Ini sama saja wakil wali kota melanggar perwali. Sudah jelas PPDB ditutup, kok tiba-tiba ingin memasukkan calon siswa baru lagi,” kata Rozak, belum lama ini. (abd/ysf)

Sumber: