DPRD Bantah Tekan Eksekutif, Pelototi Penggelembungan Anggaran RSUD Arjawinangun

DPRD Bantah Tekan Eksekutif, Pelototi Penggelembungan Anggaran RSUD Arjawinangun

SUMBER– Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, H Tasiya Soemadi Al Gotas SE MM membantah menggunakan wewenangnya untuk mulai menelanjangi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dia juga membantah upaya DPRD ini ada kaitannya dengan konstelasi politik menjelang pemilihan bupati. “Ini murni iktikad dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sebab, faktanya Kabupaten Cirebon masih jauh tertinggal dari kabupaten/kota se-Jawa Barat,” ujar dia, kepada Radar. Gotas juga membantah ada sentimen politik dalam pemanggilan Dinas Kesehatan, RSUD Arjawinangun dan Dinas Pendidikan. Menurut dia, pemanggilan dua institusi tersebut sudah menjadi tugas pokok DPRD dalam melakukan pengawasan. Sehingga, bupati yang baru tidak dibebani persoalan penggunaan anggaran bupati sebelumnya. “Saya berharap seluruh OPD dan SKPD dilingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon bersikap kooperatif agar pembahasan alokasi anggaran 2012 lalu berjalan lancar dan bisa diparipurnakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jika kooperatif semua akan jadi mudah,” tegasnya. Seperti diketahui, Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon yang membahas alokasi APBD tahun 2012 rencananya akan kembali dilanjutkan hari ini. Agenda utama rapat masih seputar Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Arjawinangun. Pasalnya, pada saat rapat badan anggaran yang dilaksanakan, Jumat (12/7), masih banyak data-data yang belum bisa dipresentasikan secara maksimal oleh masing-masing dinas dan badan kepada para anggota badan anggaran. Salah satunya Dinas Kesehatan yang tidak bisa memaparkan alokasi APBD tahun 2012. Terkait hal ini DPRD meminta kepada Dinas Kesehatan untuk proaktif dalam pembahasan anggaran. Artinya, seluruh materi yang diperlukan dalam rapat untuk dipersiapkan, sehingga mampu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh para anggota badan anggaran. “Ini demi transparansi publik, sebab masyarakat berhak tahu ke mana saja anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah. Selama ini masih banyak masyarakat miskin yang belum bisa menikmati pelayanan kesehatan secara maksimal,” tutur Gotas. Kemudian, kata dia, kehadiran dari seorang kepala dinas sangat diperlukan, karena dialah yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut. Pasalnya, ketika rapat dengan badan anggaran dua hari yang lalu, kepala Dinas Kesehatan tidak hadir. “Saya minta dr Koestedja hadir guna menjelaskan kepada kami, ke mana saja anggaran 2012 itu digunakan,” imbuhnya. Tidak hanya itu, kehadiran Koestedja juga penting guna mengklarifikasi terkait dugaan penguapan anggaran sebesar Rp4 miliar saat dia masih menjabat sebagai direktur RSUD Arjawinangun. “Kita akan kejar itu, sebab Rp4 miliar itu bukan uang yang sedikit dan apabila digunakan secara tepat akan mampu membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau,” terangnya. (jun)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: