Yuk Ikuti, Kemendagri Gelar Lomba Daerah Berinovasi ?

KUNINGAN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengadakan lomba Daerah Berinovasi, Menuju Kehidupan Normal Baru. Lomba digelar dengan tujuan memancing inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

Dalam kegiatan lomba ini diselenggarakan Kemendagri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri. Peserta lomba adalah seluruh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota, termasuk daerah tertinggal atau perbatasan.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Matheos Tan, mengatakan, kegiatan ini untuk mendorong gerakan nasional dalam membuat dan melaksanakan protokol kesehataan Covid-19 oleh pemerintah daerah. Dengan begitu, masyarakat dapat kembali produktif.

Sehingga roda perekonomian seperti aktivitas perdagangan kembali berjalan. Selain itu, hal ini sebagai prasyarat dalam membuat simulasi secara masif oleh pemerintah daerah dalam menghadapi kehidupan normal baru.

\"Lomba ini juga untuk mendorong langkah pemangku kepentingan yang belum menerapkan aturan agar segera berinovasi dan beradaptasi. Di sisi lain, gelaran ini untuk menilai pencegahan Covid-19 melalui protokol dibuat pemerintah daerah,\" kata Matheos.

Untuk ketentuan lomba, video merupakan simulasi new normal life pada 7 sektor (pasar tradisional, pasar modern(mall,minimarket), sekolah, restoran, hotel, PTSP, dan tempat wisata setiap daerah. Video di buat maksimal hanya 1,5 menit, dan video dikirim paling lambat 8 juni 2020, untuk info lebih lanjut bisa di lihat di website Kemendagri.

Ketujuh kategori ini, sebut Matheos dapat diikuti oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/kota termasuk daerah tertinggal/perbatasan sesuai dengan kondisinya masing-masing. “Peringkatnya nanti terbagi satu, dua, dan tiga,” ujar Matheos.

Selain itu, penilaian ini menekankan pada inovasi yang dapat diamati, ditiru, dan dimodifikasi, baik sebagian atau seutuhnya. “Jadi nanti bisa direplikasikan ke daerah lain,” tutur Matheos.

Peserta lomba nanti bakal dinilai tim penilai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (ags)

Sumber: