Menteri Harus Promosi Masker

JAKARTA - Para menteri Kabinet Indonesia Maju diminta ikut mempromosikan pemakaian masker. Termasuk membagikannya untuk mencegah penularan Covid-19. \"Saya melihat, urusan promosi pemakaian masker belum kelihatan. Baik di media ataupun di lapangan. Promosi pemakaian dan membagikan masker ini, saya rasa perlu terus diingatkan. Sebelum vaksin disuntikkan kepada masyarakat, kuncinya paling penting adalah pemakaian masker,\" tegas Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8).

Sebelumnya, Presiden dalam rapat terbatas pada 3 Agustus 2020 sudah menyampaikan agar 2 minggu setelah rapat tersebut, fokus kampanye pada pemakaian masker. Akan tetapi, kampanye tersebut belum terlihat.

\"Rapat yang lalu kita sudah bicara mengenai kedisiplinan masyarakat yang menjadi kunci pengendalian Covid-19. Tolong ini yang berkaitan dengan ajakan memakai masker dan membagikan masker agar pelaksanaannya bisa dipercepat,\" imbuhnya.

Menurutnya, hal ini penting agar dunia usaha percaya terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menangani Covid-19. \"Karena juga akan mempekuat confident dari masyarakat, dari dunia usaha, dari pasar mengenai cara-cara penanganan yang dilakukan,\" tukasnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta para menterinya berkoordinasi dahulu dengan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelum bicara ke media tentang penanganan Covid-19. \"Saya minta setiap mau menyampaikan statemen yang urusan Covid-19, ditanyakan lebih dahulu dengan Profesor Wiku. Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama asing, komunikasi kita yang tidak firm, tidak gamblang, tidak jelas. Sehingga yang mereka tulis itu sering hal-hal yang tidak baik,\" jelas kepala negara.

Karena itu, para menteri tidak boleh sembarangan berkomentar. Akibatnya, muncul pernyataan yang berbeda-beda pula. Padahal, lanjut Jokowi, tindakan Indonesia menangani Covid-19 sudah berada di jalur yang tepat. \"Track kita sudah betul. Soal vaksin misalnya. Kita sudah ke sana, ke sini mencari vaksin,\" tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendapat laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Indonesia sudah mendapat komitmen produksi vaksin Covid-19 sebanyak 290 juta unit hingga akhir 2021.

\"Saya sudah dapat laporan dari Menlu dan Menteri BUMN sampai 2021 kita kurang lebih mendapat komitmen 290 juta. Itu besar sekali. Negara lain satu, ata dua juta belum. Kita sudah 290 juta. Baik yang diproduksi di sini maupun yang akan diproduksi di luar. Saya kira ini berita yang sangat bagus,\" ucapnya.

Karenanya, dia berharap ada perbaikan komunikasi. Tujuannya agar dapat mendapatkan kepercayaan dari pasar dan dunia usaha terhadap Indonesia. Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian diberi tugas mengingatkan satgas daerah dan pemda agar serius menangani pandemi. \"Komite dalam hal ini Mendagri mengingatkan kembali kepada satgas di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota agar betul-betul serius dan bekerja keras dalam rangka penanganan Covid-19,\" lanjutnya.

Satgas daerah dan pimpinan daerah diminta memiliki strategi menyeimbangkan antara gas dan rem untuk penanganan Covid-19 serta ekonomi. \"Kita tahu ada peningkatan kasus yang sangat besar sekali di sejumlah negara. Yang terakhir di Eropa, Spanyol, Prancis, Jerman. Juga di kawasan Asia, India, Filipina, Bangladesh, Iran, Korea Selatan, dan Nepal,\" urainya.

Jokowi mengaku terus mengikuti perkembangan informasi Covid-19 di berbagai negara lain. \" Saya terus ikuti informasi terupdate dari negara lain. Ini sangat penting. Agar kita waspada. Sehingga Indonesia tidak kehilangan kendali atas manajemen yang ada dalam menangani Covid-19,\" pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap perekonomian nasional tidak semakin terpuruk karena terdampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurutnya, menjaga iklim investasi menjadi salah satu prioritas yang harus ditingkatkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

“Perekonomian nasional tidak boleh melemah lebih dalam. Menjaga investasi agar tidak tumbuh minus di atas 5 persen menjadi prioritas yang harus dijalankan,” ujar Ma’ruf Amin di Jakarta, Senin (24/8).

Untuk memulihkan perekonomian nasional, lanjutnya, upaya yang dilakukan Pemerintah salah satunya dengan memberikan bantuan sosial sebagai stimulus kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah.

Sumber: