Sekolah Jadi Klaster Baru Covid-19, BOS Tak Cukup untuk Pengadaan Infrastruktur Protokol Kesehatan

Sekolah Jadi Klaster Baru Covid-19, BOS Tak Cukup untuk Pengadaan Infrastruktur Protokol Kesehatan

JAKARTA - Kasus sembuh di Indonesia saat ini tercatat masih lebih baik dari rata-rata dunia. Data Kementerian Kesehatan sejauh ini telah mencatat jumlah pasien sembuh harian telah menembus di atas 3 ribu kasus sembuh.

Meski demikian sejumlah peringatan tetap diberikan, setelah muncul klaster baru di wilayah pandemi setelah adanya upaya aktivitas pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19 di sejumlah daerah.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyebut di Indonesia tingkat kesembuhan per 27 Agustus 2020 berada di persentase 72,8%. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya sebesar 71,5%. Dan masih lebih tinggi dari rata-rata dunia sebesar 69,34%.

Sementara itu, KPAI mendorong dinas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia memberikan panduan dan pendanaan untuk persiapan pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19.

”Ada Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tapi dari penjelasan sejumlah kepala sekolah ternyata tidak cukup untuk membiayai penyiapan infrastruktur kenormalan baru,” ungkap Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti dalam penyampaian hasil survei dan pengawasan terkait persiapan pembukaan sekolah secara daring.

Nah, untuk itu, penerapan protokol kesehatan juga perlu terus diupayakan tidak hanya di tempat atau fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, tempat ibadah dan fasilitas kesehatan, tetapi juga di sekolah-sekolah.

Oleh karena itu, dalam upaya menerapkan protokol kesehatan secara baik di sekolah, dinas pendidikan di berbagai daerah didorong untuk memberikan panduan dan pendanaan untuk persiapan pembukaan sekolah.

Para kepala sekolah, lanjut Retno, menilai bahwa dana BOS tidak cukup untuk membiayai penyiapan infrastruktur untuk penerapan protokol kesehatan karena sudah digunakan juga untuk membayar gaji guru honorer dan kuota guru serta siswa selama pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Untuk itu, Pemda, kata dia, harus memikirkan pendanaan lain bagi sekolah. ”Sekolah jelas bingung akan ke mana, dan kepala sekolah juga mungkin banyak yang tidak berani untuk berbicara,” kata dia.

Kemudian, selain mendorong pemberian panduan dan pendanaan, KPAI juga mendorong kepada para orang tua yang tergabung dalam komite sekolah untuk ikut mengawasi penyiapan infrastruktur sekolah.

Hal itu juga, katanya, untuk memastikan ketersediaan standar operasional atau ketentuan protokol kesehatan yang dibutuhkan untuk adaptasi kebiasaan baru di sekolah.

”Jadi perlu dipastikan sudah ditempel, diumumkan, disosialisasikan. Dengan demikian komite sekolah juga dapat berperan membantu sekolah untuk membiayai penyiapan infrastruktur pembukaan sekolah kalau komite sekolah dilibatkan oleh sekolah,” tukas demikian.

Namun, bila protokol kesehatan belum dapat dipenuhi, pembukaan kembali sekolah akan berisiko besar menjadi pusat penularan covid-19. (fin/ful)

https://www.youtube.com/watch?v=VBnQiomTi0w

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: