Sekda Tak Setuju Kekurangan BLSM Beban Pemda

Sekda Tak Setuju Kekurangan BLSM Beban Pemda

KUNINGAN – Solusi dari pemerintah pusat kaitan dengan kisruh penyaluran dana BLSM ditanggapi Sekda Drs H Yosep Setiawan MSi. Kala ditanya kekurangan dana BLSM dibebankan pada APBD, ia sedikit mengernyitkan dahi. Meski tidak secara vulgar bahwa kebijakan itu memberatkan daerah, namun arah bicaranya kurang setuju. “Itu kan kebijakan pusat, boleh bicara seperti itu. Tapi kalau dibebankan ke daerah, segala sesuatunya itu kan harus berdasarkan penelitian daerah,” kata orang nomor tiga di Kota Kuda itu, kemarin (15/7). Dari nada bicaranya, Yosep ragu-ragu dalam mengutarakan rasa keberatannya atas kebijakan pusat. Dia hanya menyinggung soal akurasi data berikut hasil survei seperti apa, yang mesti dilakukan oleh daerah. Intinya, jika mau dibebankan ke daerah maka penelitian terhadap penerima manfaat sejak awal harus dilakukan daerah. “Yang tahu itu kan daerah, tapi nyatanya enggak sesuai datanya. Ada orang kaya menerima BLSM, sebaliknya orang yang berhak malah tidak kebagian,” kata dia. Selanjutnya, Yosep buru-buru meluruskan bahwa dirinya tidak berbicara setuju ataupun tidak setuju terhadap kebijakan pusat. Hanya saja menurutnya, hal itu perlu dikaji terlebih dulu. APBD Kuningan yang terbilang minim masih membutuhkan pengalokasian untuk kebutuhan lain. “Seperti untuk rutilahu dan berbagai program lainnya. Itu juga kan sama untuk masyarakat miskin,” terang Yosep. Sebelumnya, Menko Kesra RI Agung Laksono mengatakan, tidak ada salah sasaran dalam penyaluran dana BLSM. Dia juga mengatakan tidak ada kesalahan data. Yang jadi masalah masih kurangnya kuota penerima dana tersebut. Sehingga untuk kekurangannya itu perlu ditutupi oleh APBD. Terpisah, Ketua LSM KIS (Kami Ingin Sejahtera), Engkoy Suryo, meminta agar pemerintah pusat tidak membebankan daerah. Dia mengetahui bahwa dana pusat untuk kompensasi BBM pun masih mempunyai stok cukup besar. “Saya kira kesalahan ini sebetulnya ada di BPS. Pendataannya tidak akurat. Saya tahu betul dulu ketika mendata menggunakan pihak ketiga semacam pemuda karang taruna. Makanya hasilnya seperti sekarang ini,” ketus pria yang maju jadi caleg dapil I Partai Nasdem itu. (ded)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: